126.320 Warga Pesawaran Belum Tercover BPJS

65
GEDONGTATAAN – Berdasarkan data yang dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Pesawaran, dari 547.429 jumlah penduduk di kabupaten setempat sebanyak 126.320 jiwa belum tercover BPJS.
Kepala Bappeda Pesawaran Febrizal Levi Sukmana melalui Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Nurleli mengatakan, dari total jumlah penduduk di Pesawaran, angka kemiskinan yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial RI mencapai 227.320.
“Dari 227.320 itu baru 88.657 jiwa yang tercover BPJS dari PBI APBN. Dan sisanya masih 126.320 lagi warga kurang mampu belum tercover BPJS,” ungkap Nurleli kemarin.
Dikatakan, dengan adanya pajak rokok dari pemerintah pusat untuk Pesawaran yang mencapai Rp. 22,34 miliar. Dimana 37,5 persen dari pajak rokok atau sebesar Rp. 8,37 miliar. Sehingga jumlah peserta baru yang dapat dicover dari dana Rp. 8,37 miliar sebanyak 30.354 jiwa. Ditambah kuota dari pajak rokok provinsi sebanyak 15.521 jiwa atau total 45.875 jiwa.
“Karena sudah ada peserta BPJS dari PBI APBD Pesawaran sebanyak 23.864. Maka kuota 45.875 dikurangi 23.864 jiwa, yakni 22.011. Nah, kuota 22.011 inilah sebagai peserta baru dari warga kurang mampu untuk dicover BPJS,” jelasnya.
Namun lanjut Nurleli,  saat ini petugas TKSK tengah memverifikasi data warga kemiskinan sesuai dengan BDT. Dimana warga kurang mampu yang dapat dimasukkan dalam kuota 22.011 yakni diprioritaskan bagi warga yang mendapat program keluarga harapan (PKH). Selanjutnya sisanya baru diambilkan dari warga yang masuk dalam BDT.
“Karena penerima PKH yang tercover BPJS baru kepala keluarga. Belum mengcover anggota keluarganya seperti anak-anaknya.  Setelah kuota PKH sebanyak 8 ribu sekian terpenuhi baru masuk pendataan dlbagi warga yang telah terdaftar di BDT. Insya allah di Desember ini kartu jaminan kesehatan sudah didistribusikan ke penerima,” jelasnya.
Namun, berdasarkan rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, dikarenakan Kota Metro sedikit mendapat kuota BPJS, maka sebesar 0,05 persen dari kuota masing-masing kabupaten/kota di Lampung disubsidi ke Metro.
“Artinya sebesar 0,05 persen dari kuota 22.011 itu dialokasikan untuk Metro. Begitu juga dengan kabupaten lainnya,” pungkasnya. (Rus)
BACA :  Gelar Sosialisasi Jentik Nyamuk dan Penjaringan Kesehatan
BAGIKAN