APDESI Merbaumataram Sebut Talangjawa Salah Urus

327
ILUSTRASI

MERBAUMATARAM – Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Merbau Mataram Pudin menyebut Desa Talang Jawa salah urus.

Itu dikarenakan pengoptimalan pembangunan dari Dana Desa (DD) 2017 tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah desa. Bahkan Haryono sang Kades kabur entah kemana.

“Itulah kalau desa salah urus, punya pemimpin yang semaunya tanpa mau menerima masukan dan kritikan dari masyarakat dan rekan-rekan sesama Kades,” kata Pudin kepada Radar Lamsel, Minggu (17/9) kemarin.

Padahal, kata Pudin, jika Haryono tak mau ambil pusing tinggal menyerahkan pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baik itu realisasi fisik maupun non fisik.

“Fungsikan TPK jangan digarap sendiri. Ini kan kasusnya TPK Talang Jawa tidak dilibatkan. Sementara TPK-nya sudah ada tapi nggak tahu apa yang mau dikerjakan karena nggak ada instruksi dari Kades,” kata Pudin.

BACA :  Anggapan Cacat Prosedur sulut KTNA Lamsel

Keadaan Talangjawa kian memprihatinkan setelah Haryono kabur meninggalkan desa. Sebagai ketua Apdesi, Pudin pun bicara apa adanya. Sejak duduk menjabat sebagai Kades Talangjawa kata dia, Pudin tak pernah mau ikut rapat atau bimbingan.

“Memang nggak pernah mau ikut rapat, meski diundang Haryono tak pernah datang. Sekarang ketika persoalan mencuat semua elemen dipusingkan termasuk Uspika,” kata dia.

Saat disinggung soal keberadaan Haryono? Pudin mengaku hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal keberadaannya. Namun kata Pudin, kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian, sehingga lambat-laun tetap Haryono bakal berurusan terkait pertanggungjawaban DD.

BACA :  Pembangunan Waralaba Direstui 10 Warga

Sementara Camat Merbau Mataram Yusmiati mengatakan, belum ada instruksi lebih lanjut soal kasus Talang Jawa yang belum merealisasikan DD 2017 tahap I sebesar 60 persen. “Baik secara fisik maupun pemberdayaannya masih nol,” ungkapnya.

Saat ditanya soal nasib DD tahap II Desa Talang Jawa? Yusmiati menyampaikan keputusan ada di tangan BPMD. Selagi kasus ini masih ditangani oleh Inspektorat juga Kepolisian pihak Kecamatan hanya wait and see.

“Kita tunggu dan awasi terus, kalau memang harus ditunda DD tahap II ya tak apa-apa. Dari pada dicairkan tapi masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari DD tersebut. Masih kita pantau terus kok perkembangannya,” terangnya. (ver)

BAGIKAN