Bakal Turun Kumpulkan 12 Instansi

119
Ist – Warga bersama satff Kantor Kepresidenan usai melakukan pembahasan sengketa lahan JTTS yang belum tuntas pembayaran ganti rugi, di KSP Jakarta.

Soal Pembebasan Lahan Jalan Tol

KALIANDA – Pasca perjalanan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta, masyarakat tiga desa di Lampung Selatan yang belum tuntas pembasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) masih menantikan campur tangan negara.

Benang kusut perlahan mulai terurai. KSP dikabarkan bakal memanggil 12 instansi terkait guna menuntaskan persoalan yang sudah berjalan selama tiga tahun belakangan.

“ Hasil perjalanan kami ke Jakarta alhamdulillah sedikit tercerahkan. Semuanya kami paparkan dihadapan Staf Khusus Kepresidenan Ir. Rian Sumindar. Dari situ KSP bakal mengambil langkah-langkah lanjutan dalam dua pekan kedepan,” kata Suroyo perwakilan warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, kepada Radar Lamsel, Kamis (14/3).

Belasan instansi yang bakal dipanggil KSP kata Suroyo terdiri dari beberapa kementerian, termasuk BPN Provinsi Lampung serta Kantah BPN Lamsel.

“ Informasi yang kami tangkap ada 12 instansi yang akan dipanggil guna menuntaskan permasalahan ini. Dari dua belas tersebut KSP juga melibatkan beberapa kementerian, ditambah pihak-pihak yang tahu urusan ini terutama yang ada di Provinsi serta Kabupaten,” ungkap Suroyo.

Pria yang mengaku baru tiba dari Jakarta Kamis pagi itu melanjutkan, bahwasanya pihak KSP sudah mendengar semua keluhan mereka. Namun demikian hasilnya baru akan didapati dalam dua pekan kedepan.

BACA :  Ombudsman Apresiasi Kinerja Pemkab

“ Tiga desa yang menghadap kemarin bakal diproses dalam dua pekan kedepan. Desa Tanjungratu, Kecamatan Katibung, Tanjungsari, Kecamatan Natar dan Sukabaru, Kecamatan Penengahan. Mudah-mudahan ini segera tuntas,” sebut dia.

Selain bakal memanggil 12 instansi, Suroyo juga bercerita terkait rencana KSP yang bakal turun ke Lampung Selatan guna melakukan tinjauan lokasi lahan yang belum tuntas pembebasannya.

“ KSP bakal turun tetapi belum tahu kapan pastinya. Yang jelas dalam dua pekan ini proses dikebut. KSP juga meminta agar masyarakat tidak dibenturkan ke pengadilan bila alur ceritanya demikian,” ungkap Suroyo menceritakan pertemuannya dengan Staf Khusus Kepresidenan RI tersebut.

Pembebasan lahan Tanjungsari kian pelik tat kala muncul bahwa sertifikat yang dipegang oleh pengklaim tanah terdapat campur tangan mantan Ketua DPRD Lampung Abbas Hadi Sunyoto kala itu. Suroyo menduga keberadaan sertifikat tersebut hanyalah alat yang digunakan pengklaim lahan untuk melakukan pinjaman ke Bank Teluk Intan. Sayangnya Bank tersebut dikabarkan telah bangkrut.

“ Cerita itu juga kami sampaikan ke KSP. Maka itu mereka akan turun. Sebab saat kami meminta satu saja orang punya sertifikat untuk dihadirkan, sampai detik ini tak ada satupun pemegang sertifikat yang bisa dihadirkan. Artinya ini memang permainan masa orde baru tapi yang kena imbasnya ya kami (warga ‘red),” ungkap Suroyo.

BACA :  Sabar, Dinas Perikanan Sedang Berjuang

Untuk diketahui bahwasanya sebagian uang ganti untung untuk lahan di Tanjungsari dititipkan ke Pengadilan Negeri Kalianda senilai Rp 43,8 miliar untuk 26 hektar. Sisanya kata Suroyo sebagian lahan yang sengketa tidak dikonsinyasikan.

“ Kalau yang tidak dikonsinyasikan itu nggak tahu kemana. Apakah masih ada atau sudah dihamburkan kemana? Buktinya persoalan ini saja masih belum tuntas. Karena itu negara harus hadir untuk memutus ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KSP bersama kementerian terkait mengupayakan waktu dua pekan untuk pencabutan banding di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda terkait 45 bidang lahan milik warga Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung.

Namun warga diminta untuk terlebih dahulu memenuhi persyaratan agar kans pencabutan banding yang dilayangkan Kementerian PUPR itu dapat segera terlaksana.

Kuasa Hukum pemilik lahan Syaifullah, SH., M.Si mengatakan syarat yang mesti dipenuhi oleh warga Tanjungratu yakni menyiapkan surat putusan bertandatangan, foto copy surat tanah dan surat permohonan yang ditujukan ke Presiden RI.

“ Untuk warga Tanjung Ratu staf kepresidenan mengupayakan dua pekan persoalan ini bisa tuntas namun sebelum itu terealisasi, kita tunggu dulu hasil surat permohonan yang ditujukan ke Presiden. Begitu pinta staf kepresidenan RI,” kata Syaifulloh. (ver)

BAGIKAN