Dinas PMD Harapkan Bentuk Forum BUMDes

150
David Zulkarnain – Pelatihan pengurus BUMDes Desa Baliagung, Kecamatan Palas, Selasa (28/5).

PALAS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan  mengimbau Pemerintah Kecamatan Palas membentuk forum BUMDes sebagai upaya untuk mengontrol berjalanya BUMDes.

          Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Ekonomi, Dinas PMD Lampung Selatan Sampurno saat memberikan pelatihan kepengurus BUMDes di Desa Baliagung, Selasa (28/5).

          Sampurno mengatakan, salah satu penyebab terjadinya penyipangan penyertaan modal BUMDes kurangnya pengawasan baik dari pemerintah kecamatan maupun dari pendamping desa pemberdayaan (PDP).

          “Kurangnya pengawasan ini menyebabkan pengurus BUMDes atau pemerintah desa menjadi tidak tranfaran dalam menjalankan BUMDes,” kata Sampurno kepada Radar Lamsel.

          Sampurno menerangkan, lemahnya pengawasan ini tidak hanya menyebabkan terjadinya penyalahgunaan penyertaan modal BUMDes. Namun juga menyebabkan pembentukan pengurus BUMDes yang masih dikuasai oleh pemerintah desa.

BACA :  Peringati HKN Puskesmas Gelar Pelayanan Kesehatan

          “Seharusnya mengacu pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengurusan BUMDes harus diluar dari pemerintah desa. Namun saat ini masih ada pemerintah desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 sehingga pemerintah desa masih menjadi pengurus BUMDes. Ini yang menjadikan penyertaan modal BUMDes rawan disalahgunakan,” paparnya.

          Sebagai upaya untuk mengontrol perkembangan BUMDes di setiap desa, Sampurno mengimbau Pemerintah Kecamatan Palas dapat membentuk forum pengurus BUMDes.

BACA :  Jembatan Ambrol, ke Sawah Jadi Lebih Jauh

          “Dengan terbentuknya forum dapat dilaksanakan rapat pengurus BUMDes dalam setiap bulan sekali untuk memantau perkembangan BUMdes di masing-masing desa. Sehingga permasahal seperti di Desasukaraja beberapa waktu lalu tidak terulang lagi,” ucapnya.

          Dalam kesempatan tersebut, Sampurno  juga mengungkapkan masih banyak terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan penyertaan modal BUMDes untuk membangun fisik warung desa.

          “Kesalahan juga banya ditemukan digunakannya penyertaan modal BUMDes untuk membangun fisik warung desa. Kami juga mengharapkan unit usaha BUMDes jangan sampai mematikan sumber ekonomi masyarakat,” harapnya. (vid)

BAGIKAN