Dinsos Lamsel Minta Polemik PKH Disudahi

834
Randi Pratama – Suasana pertemuan Kepala Dinas Sosial Lamsel, Dul Kahar, A.P.M.si dengan aparatur desa dan pendamping PKH Kecamatan Penengahan yang berlangsung di aula kantor camat setempat, Kamis (7/1) kemarin.

Dul Kahar: Data Ulang, Dinsos Siap Exit-kan Warga Mampu

PENENGAHAN – Polemik bantuan program PKH yang terjadi di Kecamatan Penengahan membuat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Selatan turun tangan. Kamis (7/1) kemarin, Dinsos Lamsel mengadakan pertemuan dengan kepala, sekretraris desa, dan pendamping PKH kecamatan setempat.

          Pada pertemuan itu, baik aparat desa dan pendamping sama-sama menyampaikan inti persoalan yang menjadi polemik. Diantaranya mengenai warga yang sudah mampu, tetapi masih menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu. Masalah penggunaan data lama, kemudian pendataan yang tak melibatkan aparatur desa.

          Seperti yang dikatakan Kepala Desa Kelaten Joni Amsyah, yang memprotes masalah pendataan tersebut. Pada kesempatan itu, Joni menanyakan kenapa data penerima PKH tak bisa diganti meski si penerima tersebut sudah mampu. Menurut Joni, masalah seperti itu bisa menjadi bumerang bagi aparatur desa.

Sebab, selama ini warga hanya mengetahui jika ada pendataan maka hal itu dilakukan oleh aparat desa. Padahal, tak semuanya demikian. Joni mengatakan, jika data yang ada tak bisa diubah, Ia meminta penerima yang sudah mampu itu diganti dengan warga yang tidak mampu atau warga yang benar-benar miskin.

          “Orang yang layak menerima hanya menjadi penonton. Sedangkan penerima yang sekarang sudah mampu dan memiliki kendaraan,” ucap Joni dalam pertemuan yang berlangsung di aula kantor Camat Penengahan.

Joni memastikan penerima bantuan PKH di Desa Kelaten didominasi oleh warga yang sudah mampu. Joni mengklaim data yang dimiliki pihaknya menyebutkan angka 90 persen data penerima PKH merupakan data lama pada tahun 2004 silam, yang digunakan sebagai data penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai).

          “Saya pastikan itu data lama, karena banyak warga yang menerima tapi kenyataannya mereka sudah banyak yang mampu. Sudah ada yang haji, dan berpenghasilan tetap,” katanya.

          Menanggapi pernyataan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dul Kahar, AP.M.Si mengatakan, pengawasan penerima bantuan sudah diterapkan. Saat ini Kemensos dan Polri sudah MoU dalam pengawasan program sosial. Berkaitan dengan penerima yang masih menggunakan data lama, Dul Kahar mengatakan, itu bukan kesalahan dari pendamping dan kabupaten.

“Itu bukan kesalahan kita, karena datanya dari pusat. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos mengatakan percetakan itu masuk data lama. Saya tahu itu data lama, dan ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Tetapi masyarakat tahunya kita yang mendata, dan ini yang saya khawatirkan. Kalau begini terus, bisa-bisa kantor pemerintahan dirusak oleh masyarakat karena kartu yang turun tidak sesuai,” katanya.

Mantan Camat Bakauheni ini menjelaskan, data penerima bantuan dari Kemensos diambil dari BDT (Basis Data Terpadu) yang menjadi induk data bantuan jaminan sosial dalam bentuk apa pun. Kemudian, data di BDT dibagikan untuk dikroscek. Jika ada yang sudah mampu dan meninggal dunia, Dul Kahar mengatakan data tersebut bisa dihapus, dan diganti dengan warga kurang mampu.

BACA :  Sah! Boy Ariesta Ketuai Karang Taruna Penengahan

“Tugas pendamping hanya melakukan kroscek dan validasi berdasarkan data. Jika ingin diubah, harus dimusyawarahkan dari tingkat terendah, melalui musdus (musyawarah dusun). Kemudian musyawarahkan dalam desa yang paling pokok, supaya tidak salah orang. Kita exit-kan yang sudah mampu, kroscek dan validasi lagi,” katanya.

Lebih jauh, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Lamsel) ini menegaskan bahwa penerima PKH bisa diganti. Tetapi penggantian itu tak menjamin penerima yang diajukan akan masuk dalam pendataan. Karena, kata dia, penggantian data tersebut hanya bersifat usulan.

“Sejak awal sudah saya tegaskan, saya sampaikan kepada pendamping bahwa data penerima itu bisa diganti. Tapi saya tidak bisa menjamin jika pengganti penerima PKH akan berasal dari warga desa yang sama, bisa saja pengganti dari desa lain. Karena itu kewenangan pusat,” katanya.

Pada pertemuan itu, Dul Kahar menegaskan bahwa Ia tak segan mengeluarkan warga mampu yang masih menerima PKH. Ia juga menjamin penerima yang mampu tak bakal lagi menerima bantuan PKH, sekali pun warga tersebut masih memiliki kartunya. Agar masalah penerima PKH tak terus menjadi polemik, Dul Kahar meminta pendamping melakukan pendataan dengan validasi dan verifikasi ulang.

“Kalau dia kaya, tidak usah dibagikan kartunya. Kita usulkan saja, supaya kuota kita tetap. Pendamping juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah mampu, tidak layak lagi menerima bantuan. Jika ada warga yang tidak terima, laporkan dengan polisi. Minta pendampingan dengan mereka, polisi pasti membantu karena kita sudah MoU,” katanya.

Disinggung mengenai informasi potongan dana PKH, Dul Kahar memastikan bahwa tidak ada pungutan atau pun potongan. Menurut Dul Kahar, Ia sudah menerima informasi soal itu. Setelah ditelusuri, ternyata hal itu bukanlah potongan dana, melainkan sebagai uang ucapan terima kasih warga kepada ketua kelompok.

“Ya, itu uang terima kasih. Itu tidak apa-apa, apalagi pemberiannya tidak dipatok harga. Jika potongan dilakukan oleh pendamping, maka akan saya pecat. Pendamping tidak boleh menerima apa pun, karena itu sudah menyalahi, meski hanya uang ucapan terima kasih,” katanya.

          Demi menekan warga mampu yang masih menerima PKH, aparatur desa di Kecamatan Penengahan meminta Dinas Sosial memasang stiker atau papan yang menjelaskan bahwa si penerima “benar-benar masyarakat sangat miskin”. Pemasangan stiker dan papan ini dianggap ampuh karena akan menyerang psikologis penerima bantuan PKH tersebut.

Mendengar usulan itu, Dul Kahar mengatakan bahwa pihaknya juga setuju dengan penempatan stiker di rumah warga. Namun, Dul Kahar masih mengkajinya. Dul Kahar mengatakan penyerangan psikologis memang tepat, tetapi tak bisa dilakukan dengan cara sembarangan.

BACA :  Tiga Kandidat Ketua Karang Taruna Penengahan

“Saya masih mengkaji, kira-kira bagaiman kalimat yang pas dan pantas. Jika tidak tepat, itu akan membahayakan anak-anak si penerima. Dan bisa menjadi bahan cemoohan di lingkungan si anak,” katanya.

Sementara itu, persoalan serupa juga terjadi di Kecamatan Palas.  Pemerintah Desa Palaspesemah bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat akan melakukan mendata ulang penerima bantuan PKH desa setempat.

          Sekretaris Desa Palaspesemah Muslim Idrus mengatakan, pendataan ulang penerima bantuan PKH ini akan dilakukan perangkat desa bersama pendamping PKH kecamatan setempat.

Verifikasi ulang ini juga dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang beberapa hari lalu menuntut adanya penerima bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran.

          “Iya memang akan dilakukan verifikasi penerima bantuan PKH. Tim pendamping dan perangkat desa akan mengkroscek untuk mengetahui penerima bantuan yang sudah mapan atau belum,” kata Muslim Idrus kepada Radar Lamsel, Kamis (7/2),

          Muslim juga mengungkapkan, dari 117 Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) PKH terdapat 10 penerima manfaat  yang direkomendasikan oleh pemerintah desa untuk dihapus.

          “Ada 10 KPM yang kami rekomendasikan, namun itu tergantung pada saat hasil verifikasi dari pendamping PKH yang akan dilakukan nanti,” sambungnya.

          Sementara itu, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Palas Doni Kurniawan menjelaskan, revisi ini tidak hanya akan dilakukan di Desa Palaspasemah saja, namun juga untuk seluruh desa di Kecamatan Palas.

“Revisi ini akan dilakukan secepatnya, tanggalnya akan ditentukan pada rakor pendamping PKH kecamatan. Mungkin pekan depan bisa terlaksana. Dan bentuknya kami akan berkoordinasi dengan desa,” terang Doni.

Doni juga mengungkapkan, pendamping PKH Kecamatan Palas juga pernah melakukan reverifikasi sebagai upaya penghapusan data KPM yang sudah mampan atau kaya pada 2018 lalu ke Kementerian Sosial.

“Tahun kemarin sebenarnnya tim pendamping juga sudah melakukan reverifikasi untuk meng-exit KPM yang sudah berhasil di progrma PKH ini. Namun hingga saat hasil datanya belum dikeluarkan oleh kementerian,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator PKH Kabupaten Lampung Selatan Badrudin mengatakan, verifikasi ini juga akan dilakukan di seluruh desa yang ada di Lampung Selatan dengan melibatkan perangkat desa.

“Iya memang akan kita lakukan penyisiran di seluruh desa untuk memastikan KPM yang sudah mampu dan akan exit sebagai upaya untuk pemutahiran data. Pemerintah desa juga akan dilibatkan karena mereka yang lebih pahan kondisi warganya dan sebisa mungkin dilakukan muswarah desa,” ungkapnya.

Disinggung akan ada pengecatan rumah KPM, Badrudin menjelaskan rencana ini masih menunggu surat edaran dari Dinas Sosial Lampung Selatan. Rencana ini juga masih menimbulkan dilema karena dapat berdampak pada psikologis.

“Rencana ini masih menunggu surat edaran dari Dinas Sosial dan masih menjadi pertimbangan. Karena akan menimbulkan dampak psikologis, terutama pada anak penerima bantuan PKH,” pungkasnya. (rnd/vid)

BAGIKAN