Diskominfo Harus Jeli Soal Rekomendasi Izin Tower

696
Idho Mai Saputra – Komisi A DPRD Lamsel melakukan pembahasan RKA RAPBD 2017 dengan Diskominfo Lamsel, pekan lalu.

KALIANDA – Komisi A DPRD Lampung Selatan meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar lebih jeli dalam mengeluarkan rekomendasi izin menara pemancar (tower’red). Itu dilakukan agar tidak ada lagi perusahaan provider yang asal-asalan memilih lokasi untuk mendirikan tower.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi A DPRD Lamsel Andi Apriyanto, A.Md., saat membahas RKA RAPBD 2017 pada Diskominfo, Jum’at (18/11) pekan lalu.

Menurutnya, permasalahan pendirian tower yang salah satunya berada di kawasan tanah register Katibung menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai, permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut.

“Retribusi pendirian tower ini menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) di tubuh Diskominfo. Kami harap, permaslahan izin tower yang menyalahi aturan itu tidak segera diselesaikan,”kata Andi.

BACA :  Kodim Masuk Sekolah

Senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD Lamsel M. Supriyadi. Dia berharap, Diskominfo bisa menciptakan program kegiatan yang bisa menyentuh langsung masyarakat. Sehingga, PAD yang dihasilkan bisa dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang pro rakyat.

“Kita harus bisa menggandeng perusahaan provider menjadi mitra kita. Agar, kita bisa melaksanakan kegiatan yang menyentuh masyarakat dari berbagai program perusahaan provider itu sendiri. Kalau kita tidak ada hubungan baik dengan perusahaan, akan sulit untuk mendapatkan capaian PAD,”tegas M. Supriyadi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Lamsel Isroni Mihradi menjelaskan, hingga saat ini perusahaan provider yang telah membangun tower di kawasan tanah register tidak bisa dioperasikan. Sebab, sejauh ini belaum ada surat izin dari Kementerian Kehutanan mengenai keberadaan tower tersebut.

BACA :  PAD Diproyeksi Meningkat 5,91 Persen

“Permasalahan ini terus kami lakukan upaya penyelesaiannya. Kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi selama mereka belum mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan. Kami akan terus berupaya untuk mencapai target PAD yang dibebankan oleh pemerintah daerah,”terang Isroni.

Diketahui, PAD rekondasi izin tower di Diskominfo Lamsel ditarget sebesar Rp1,3 miliar pada tahun 2017, mendatang. Anggaran belanja di Diskominfo Lamsel mencapai Rp9,2 miliar dengan rincian Rp2,2 miliar belanja tidak langsung dan Rp7,01 miliar belanja langsung yang akan membiayai enam program kegiatan. (idh)

BAGIKAN