Disperindag Kelimpungan Capai Target PAD

173

Pansus PAD Selidiki Kebocoran Anggaran Retribusi Pasar Kedondong

GEDONGTATAAN – Tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pasar yang dibebankan pemerintah daerah, membuat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Pesawaran Sam Herman kelimpungan.

 “Kita kan di patok dengan target yang tinggi, sedangkan kondisi dilapangankan beda, kalau ngomong karcis sih enak Rp. 3000, tapi pedagang sayuran kadang-kadang cuma bayar Rp. 2000, itu sulitnya,” ungkap Sam Herman melalui telepon seluler, Rabu (10/10).

Dia membeberkan, kalau bicara bocor anggaran terkait retribusi pasar khusus pasar Kedondong, memang dari dulu sering bocor. Namun, katanya, Disperindag sudah menggunakan pihak ketiga, yakni Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dalam melakukan penarikan retribusi.

“Masa iya kita mau berlaku kasar dengan pedagang, jadi kita berharap mereka dapat memenuhi kewajiban. Dan, mulai bulan februari lalu saya sudah menggunakan pihak ketiga untuk menghindari kebocoran dan saya berusaha bagaimana caranya kesepakatan ini dapat terpenuhi oleh pihak ketiga,” paparnya.

Dirinya juga menegaskan agar pihak ketiga dapat memenuhi kesepakatan tersebut. Dimana, dalam Mou dengan pihak ketiga, Disperindag menargetkan sebesar Rp. 43 juta, namun kemampuan dari pihak ketiga hanya sebesar Rp. 33 juta sampai dengan Rp. 34 juta.

“Tapi saya bilang MoU ini tetap jalan dalam tagihan oleh pemerintah daerah untuk kekurangan itu. Saya juga menggunakan pihak ketiga ini khusus di Pasar Kedondong saja, kalau pasar yang lain nggak, karena pasar Kedondong ini ruwet dan ribet,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Pesawaran, Hipni Idris menduga PAD di Unit Pelaksana Teknis Pasar Kedondong (UPT) Dinas Perindag Kabupaten Pesawaran di indikasikan ada kebocoran PAD, sehingga di duga ada kegiatan pungutan liar yang merugikan pemerintah daerah setempat.

“Ini di indikasi ada kebocoran PAD di Dinas Perindag Pesawaran, PAD sebelumnya Rp. 43 juta saat ini menjadi Rp. 35 juta, nah kita tidak tahu dari KUPT ke Dinas Perindag setornya berapa, makanya kita akan cari sampling keseluruh pasar lain, salah satunya pasar kedondong,” ungkapnya, kemarin.

Dia melanjutkan, menangani permasalah ini pansus secepatnya akan turun apabila ada rekomendasi dari komisi III. Sebab permasalahan ini jelas bocor karena diantara pihak swasta, KUPT dan Dinas Perindag tidak sinkron dalam mengelola PAD pasar Kedondong.

“Kita akan turun menunggu rekomendasi dari komisi III dan kita akan minta rincian dari Kepala UPT pasar mengenai PAD ke Dinas Perindag, dan berapa yang disetor,” ujarnya.

Sementara saat ditanya adanya keributan antara pihak ketiga dengan pihak UPT Pasar Kedondong beberapa waktu lalu di kantor Dipserindag, dirinya menduga merupakan imbas dari PAD yang tidak sinkron.

“Itu mungkin imbas dari PAD yang tidak sinkron, sehingga ada keributan dengan pihak ketiga,” tutur Hipni.

Dia juga mengatakan, bahwa kerja Pansus bukan semata menghakimi sebelah pihak. Tugas Pansus hanya menjalankan Perda dan Perbup yang ada.

“Kalau memang terbukti dilakukan oleh pihak UPT, maka dapat dilanjutkan keranah hukum,” tegasnya. (Acp)

BAGIKAN