Honor Satgas JTTS Lima Kecamatan Macet

204
Foto Ilustrasi

KALIANDA – Benang kusut pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kembali mencuat. Tak hanya persoalan Uang Ganti Rugi (UGR) bagi pemilik lahan, honororium Satgas tol di lima kecamatan pun sejak Juli 2016 silam belum terbayar.

Kondisi tersebut memperjelas bahwa sinergitas pihak-pihak terkait belum transparan. Sementara ketika terjadi permasalahan di lapangan unsur pimpinan kecamatan atau daerah lah yang acap disibukkan menenangkan warga.

Camat Katibung Hendra Jaya S.Sos mengatakan, sampai detik ini Satgas yang bertugas mengawal dan berkontribusi atas keberadaan JTTS di STA 36 – 64 terlupakan.

“ Belum dinda, sudah tiga tahun memang tidak ada kejelasan. Upaya bertemu dengan pihak-pihak terkait juga tidak menuai respon, sedangkan satgas selain lima kecamatan ini sudah dibayar honornya,” kata Hendra Jaya kepada Radar Lamsel, Rabu (30/1).

Mantan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Lamsel ini mengatakan, Satgas dilima kecamatan yang dihuni Uspika itu tampak pasrah tatkala disinggung kejelasan honor.

BACA :  Lomba Hafalan UUD45 Kurang Diminati Pejabat

“ Ini kan banyak persoalan, ketika ada polemik dengan warga mau tidak mau kami juga yang turun tangan. Bukan hak masyarakat saja yang belum dipenuhi sebetulnya. Hak satgas tol pun juga belum jelas sampai kini,” terangnya.

Hendra Jaya menyayangkan sikap BPN yang menaungi Satgas dilima kecamatan tersebut. Sebab, di kecamatan lainnya seperti Tanjung Bintang dan Penengahan pembayaran honor tidak menemui kendala. “Harus ada penjelasan dari pihak BPN terkait masalah ini,” ujar mantan Camat Way Panji ini.

Masih kata Hendra, sejauh ini polemik yang dihadapi warga Desa Tanjung Ratu belum berbuah solusi. Terkait pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu juga belum memberi efek domino terhadap warganya.

“ Belum, belum ada solusi soal itu. Rapat sinergitas kemarin juga masih belum ada hasil. Rencananya rapat akan dijadwal ulang dengan melibatkan seluruh Camat yang wilayahnya dilalui JTTS,” terangnya.

BACA :  Bangun Gapura Siger Lampung Berbalut Lambang Negara

Sementara perwakilan Warga Desa Tanjungratu Hendrik menjelaskan, saat ke Jakarta beberapa waktu lalu sejatinya atas rekom dari kepolisian. Ia juga tak sependapat apabila kinerja yang dilakukan sejauh ini dibilang nol.

“ Kami bukan main-main ke Jakarta, kami mati-matian memperjuangkan hak masyarakat. Kenapa kerja kami dianggap nol. Saya siap mempertanggungajawabkan kerja membantu masyarakat untuk urusan tol selama ini,” tulisnya melalui WhatsApp.

Catatan Radar Lamsel, Satgas Tol di lima kecamatan yakni Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Way Sulan, Candipuro dan Merbaumataram yang dihuni oleh Uspika yang meliputi Stationing (STA) 36 – 64 belum menerima honororium. Sementara honororium Satgas selain lima kecamatan itu dikabarkan tidak tersendat. (ver)

BAGIKAN