Jangan Tarik Sumbangan Siswa Kurang Mampu!

18
Foto Ilustrasi

KALIANDA – Komite SMPN 1 Kalianda akhirnya buka suara soal tuduhan melakukan pungutan kepada siswa untuk pembelian komputer sekolah. Pihaknya menegaskan, penarikan sumbangan itu berdasarkan rapat komite bersama wali murid.

Ketua Komite SMPN 1 Kalianda Syaiful Azzumar menampik, jika komite yang menentukan batas minimal sumbangan untuk rencana pembelian komputer sekolah. Namun, angka tersebut diperoleh dari keputusan rapat yang kala itu digelar di Mushola SMPN 1 Kalianda.

“Pada intinya, apa yang sudah di sampaikan Kepala SMPN 1 Kalianda itu sudah sesuai. Memang yang memutuskan komite, namun berdasarkan hasil rapat bersama wali murid. Kita sudah musyawarah dan mufakat atas sumbangan minimal itu dengan estimasi seluruh siswa untuk membeli komputer yang jumlahnya sekitar 50 unit,” ungkap Syaiful melalui whatshapp messenger, Rabu (4/12) kemarin.

Dia menegaskan, pada saat pelaksanaan rapat semua wali murid yang diundang bebas mengemukakan pendapat. Sebagai komite, pihaknya menyerap berbagai aspirasi yang masuk dari para wali murid.

“Artinya, mereka yang mampu bisa menyumbang lebih dari Rp200 ribu itu. Yang menetapkan angka minimal Rp200 ribu itu berdasarkan kesepakatan para wali murid juga. Agar, target 50 komputer bisa terealisasi. Ini semua kita lakukan demi mendukung kegiatan belajar-mengajar anak-anak kita yang ada di SMPN 1. Supaya mereka tumbuh cerdas menjadi penerus generasi bangsa yang handal dan berguna bagi bangsa negara ini,” terangnya.

BACA :  Kondisi Jalinsum Tarahan jadi Atensi

Tak hanya itu, anggota DPRD Lamsel ini mengatakan, saat ini komite juga tengah memperjuangkan agar SMPN 1 Kalianda memiliki club drumband. Sebab, sekolah favorit di Kota Kalianda ini selama ini belum memiliki club drumband lantaran keterbatasan anggaran untuk sarana dan pra sarananya.

“Kita dari alumni juga tengah menggalang iuran untuk membeli perlengkapan drumband. Supaya anak-anak bisa ada kegiatan ekstrakulikuler. Kita malu sebagai sekolah favorite tapi tidak punya drumband. Kalau tidak salah, sumbangan alumni sudah terkumpul Rp10 jutaan untuk keperluan ini,” tukasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Lamsel Drs. H. Burhanuddin, MM memastikan, penarikan sumbangan itu bukan diinisiasi oleh pihak sekolah. Namun, dia menyayangkan adanya pematokan nilai sumbangan untuk keperluan pembelian komputer tersebut.

“Memang sebenarnya tujuannya sangat baik dan mulia. Karena, selama ini jika UNBK SMPN 1 selalu meminjam komputer dari sekolah lain agar bisa terpenuhi. Semestinya tidak perlu ada pematokan sumbangan agar lebih sukarela,” kata Burhanuddin.

Dia berharap, komite tidak menarik sumbangan kepada wali murid yang dalam kategori keluarga kurang mampu. Sehingga, mereka merasa terbebani dan menjadi gejolak di lingkungan sekolah.

BACA :  Belum Semua SMA Bisa UNBK Mandiri

“Alangkah baiknya jika yang benar-benar tidak mampu jangan ditarik sumbangan. Nah, untuk yang merasa mampu silahkan menyumbang lebih dari nilai itu. Karena, yang saya dengar ada beberapa wali murid yang rela memberikan sumbangan lebih demi terealisasinya komputer itu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabar tak sedap soal adanya pungutan sejumlah uang terjadi di dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini, dalih untuk pembelian komputer yang dipergunakan untuk kepentingan sekolah terjadi di SMP Negeri 1 Kalianda.

Ironisnya, pungutan yang dibalut dengan bahasa sumbangan itu mematok angka yang tidak sedikit. Setiap siswa dikenai batas minimal Rp200 ribu untuk pembelian 50 unit komputer.

Persoalan ini membuat sejumlah wali murid mengeluh dan merasa keberatan. Sebab, dalam waktu dekat putra-putri mereka membutuhkan banyak biaya untuk keperluan study tour sekolah.

“Setahu saya, yang namanya sumbangan itu tidak mematok angkanya. Kalau ini sudah ditetapkan minimal besarannya. Tentu saya sangat merasa keberatan. Apalagi anak-anak juga sudah mau bayar untuk study tour,” keluhnya yang minta namanya dirahasiakan, Selasa (3/12) kemarin. (idh)

BAGIKAN