Kecamatan Kecele, Soal Alih Fungsi Lahan

697
Veridial – Lokasi galian oleh Subkontraktor PT. PP Dusun Karangtempel Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo disinyalir melanggar aturan, Minggu (14/5) kemarin

SIDOMULYO – Pemerintah Kecamatan Sidomulyo kecele. Ini soal rekomendasi alih fungsi lahan yang dilakukan oleh subkontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) terkait lahan galian di Dusun Karangtempel, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo yang diperuntukan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pasalnya, rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Sidomulyo kepada subkontraktor adalah alih fungsi lahan menjadi persawahan. Namun nyatanya, galian sedalam enam meter itu dijual untuk pembangunan JTTS. Akibatnya, selain merusak jalan desa, perkebunan disekitar lahan galian menjadi rusak.

Purwanto (40), salah seorang pekerja subkontraktor mengatakan, puluhan truk yang datang kelokasi membawa tanah timbunan dari lahan tersebut diperuntukan pembangunan JTTS. “Selebihnya saya ndak tahu mas, soalnya cuma pekerja harian saja disini,” kata Purwanto Minggu (14/5) kemarin.

BACA :  Perantau Asal Katibung Terkonfirmasi Covid-19

Dibagian lain, Kepala Desa Sidomulyo Sutanto mengatakan, para pekerja yang melakukan galian di Dusun Karangtempel itu merupakan subkontraktor dari PT. PP selaku pelaksana pekerjaan JTTS diwilayah Sidomulyo. “Subkontraktor dari PP, saya lupa nama CV. nya,” kata Sutanto.

Selain itu sambungnya, pihak subkontrakor juga pernah mendatangi kantor Desa Sidomulyo untuk meminta izin alih fungsi lahan seluas enam hektar di Dusun Karangtempel. “Kalau tidak salah enam hektar luas lahan tersebut,” terangnya.

Terpisah Camat Sidomulyo Affendi, SE mengatakan, subkontarktor yang menggali lahan tersebut sebelumnya meminta rekomendasi alih fungsi lahan persawahan. “Izinnya untuk mencetak sawah,” kata dia.

BACA :  Disdik Enggan Gegabah Terapkan KBM Tatap Muka

Melihat kejanggalan itu, Mantan Camat Candipuro ini akan melakukan pengecekan langsung kelokasi galian. Sebab, jika kedalaman galian sudah mencapai enam meter maka subkontraktor harus memiliki izin galian.

“Kalau galian sudah lebih dari tiga meter, harus punya izin galian. Bukan berdalih alih fungsi lahan perswahan.  Ini sudah melanggar aturan,” tegas Affendi.

Lebih lanjut orang nomor satu di Sidomulyo itu mengatakan, pihaknya segera melakukan pengecekan terkait persoalan ini. Pasalnya, selain disinyalir tidak mengantongi zin galian, subkon dari PT. PP ini terindikasi mengelabui pihak kecamatan. “Akan kami cek, mereka (subkontraktor red) punya izin galian atau tidak,” tandasnya. (ver)