Ketua PPK Rajabasa Anggap Keputusan DKPP Berlebihan

578
Ist – Salinan putusan DKPP berupa pemberhentian dan sanksi keras terhadap Ketua KPU Lamsel Abdul Hafid yang dinilai melanggar kode etik.

Soal Sanksi Terhadap Ketua KPU Lamsel

KALIANDA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan Abdul Hafid diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Putusan dengan nomor : 58-PKE-DKPP/IV/2019 itu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang diajukan oleh pengadu, Tarmizi warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji.

Bunyi keterangan saksi dalam perkara sidang pemeriksaan tanggal 26 April, saksi atas nama Aqrobin memberikan keterangan dihadapan majelis bahwa saksi Zulkifli dan Qushori anggota PPK Rajabasa menemui ketua KPU Lamsel untuk konsultasi mengenai laporan Panwascam terkait pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh ketua PPK Rajabasa bersama beberapa Ketua PPS.

Tiba-tiba teradu menghubungi Qushori melalui ponselnya dan mengatakan ‘kasus ini dilokalisir saja ke Ketua PPK Rajabasa, kita sasarkan saja peluru kepada ketuanya, jangan korbankan PPS’.

Atas beberapa bukti dan laporan dari pengadu tersebut DKPP memutuskan empat poin. 1 mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua KPU Lamsel Abdul Hafid, 3. Memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan tersebut dan 4. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

BACA :  Kembalikan Berkas 20.20 WIB, Hendry: Doa Dan Harapan

Keputusan tersebut bak pukulan bagi Ketua PPK Rajabasa, Nasrul Musa. Sebab, cikal bakal pemberhentian Abdul Hafid tak lepas dari tanggungjawab seorang pimpinan untuk melindungi bawahannya.

“ Ini menjadi pukulan bagi kami selaku bawahan KPU Lamsel. Sebab, kasus ini bisa dibilang Ketua tidak mau ambil tindakan sehingga berimbas kepada sanksi pemberhentian,” ucap Nasrul Musa kepada Radar Lamsel, Minggu (19/5).

Iyung, begitu sapaan Nasrul Musa mengatakan, sanksi DKPP dinilai berlebihan. Pasalnya pada saat kasus tersebut mencuat publik, Lamsel tengah dirundung bencana tsunami sehingga fokus semua orang baik PPK dan PPS terpecah, KPU Lamsel sebagai leading sektor pun menyerahkan hasil putusan kepada PPK.

“ Hasil putusan PPK dan anggota menyimpulkan bahwa saya tetap jadi ketua PPK Rajabasa, padahal waktu itu saya juga sudah menyarankan untuk diadakan pemilihan ulang. Pleno PPK untuk pemilihan ketua ulang waktu itu diserahkan ke PPK,” urainya.

Kapan komunikasi terakhir dengan Abdul Hafid? Iyung menjawab komunikasi dirinya dengan mantan Ketua KPU Lamsel itu kerap terjalin, hingga Sabtu (18/5) kemarin pun dirinya sempat berkomunikasi dengan Hafid perilah putusan DKPP.

BACA :  Gebyar PKH Jadi Simbol Keberhasilan

“ Komunikasi tetap jalan, kemarin juga telponan dengan beliau dan memang beliau kelihatannya legowo. Beliau tidak mau ambil pusing karena memang begitulah sifatnya kepada anak buah pun sangat dekat. Tapi pemberhentian tersebut dilalah pasca pleno selesai jadi tampak beban dipundak beliau sudah berkurang,” sebut Iyung.

Disinggung pemberhentian Abdul Hafid berbau money politik? Iyung menampiknya. Ia beralasan pemberhentian Ketua KPU Lamsel itu tidak mengarah pada money politik, namun lebih kepada sikap ambil tindakan yang tidak diambil oleh yang bersangkutan lantaran memilih melindungi bawahannya.

“ Kalau dibilang money politik, tidak. DKPP berlebihan dalam pengambilan putusan ini. Namun demikian sepertinya ketua legowo dan tidak ingin mendebat masalah ini, dilihat dari komunikasi yang kami jalin beliau tetap santai menanggapinya,” tandasnya.

Belum ada statement dari Anggota Komisioner KPU Lamsel perihal sanksi yang dijatuhkan terhadap ketua mereka Abdul Hafid. Tak seperti biasanya, Sekretaris KPU Lamsel Bejo Purnomo pun belum merespon upaya konfirmasi Radar Lamsel terkait pemberhentian ini, saat dihubungi meski aktif Bejo tidak menanggapi panggilan masuk via telepon selulernya. (ver)

BAGIKAN