Kinerja Pemkab Belum Memuaskan

635
Diskominfo – Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan menerima saran, masukan dan catatan strategis terkait LKPj Bupati tahun 2016 dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Lamsel, Jum’at (19/5).

LKPj 2016 Banjir Rekomendasi Dewan, Zainudin Balik Kritik Dewan Mangkir

KALIANDA – Kinerja kabinet kerja ‘Ayo Bangun Desa’ di Kabupaten Lampung Selatan belum memuaskan. Penilaian ini disampaikan DPRD Lampung Selatan dalam rapat paripurna istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lamsel tahun 2016 di gedung DPRD Lamsel, Jum’at (19/5) pekan lalu.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III Hj. Roslina itu digelar usai shalat Jum’at dan dihadiri Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan. Dalam paripurna yang dihadiri 31 dari 50 anggota dewan itu, DPRD Lampung Selatan memberikan banyak catatan, saran dan rekomendasi strategis agar jajaran Pemkab Lamsel bisa memperbaiki kinerjanya kedepan.

“Pemkab perlu melakukan terobosan pembangunan yang benar-benar berdampak luas terhadap kehidupan dan kepentingan masyarakat,” ungkap Juru Bicara (Jubir) DPRD Lamsel M. Syaiful Anwar saat membacakan rekomendasi DPRD terkait LKPj Bupati Lamsel tahun 2016.

Syaiful memang ditugaskan untuk membacakan surat keputusan DPRD Lamsel No. 01/DPRD/LS/2017 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lamsel tahun anggaran 2017.

Surat keputusan itu berisi rekomendasi, saran, masukan serta catatan-catatan strategis mengenai kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Lamsel selama tahun 2016.

Mulai dari kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaran urusan wajib yang harus dilaksanakan, sampai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“Pembangunan fisik kedepan tidak boleh hanya sekedar memburu output-nya saja. Tetapi juga harus memburu umur pakai dari hasil kegiatan pembangunan harus lebih panjang dan maksimal sehingga benefit-nya bisa dirasakan masyarakat,” kata M. Syaiful Anwar.

BACA :  Honorarium Badan Adhoc Diusul Naik

Begitu juga dibidang pelayanan. Pemkab harus dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan dasar dibidang kesehatan dan pelayanan-pelayanan lainnya bisa benar-benar diwujudkan. Termasuk pelayanan dibidang perizinan dan penanaman modal.

DPRD juga menilai bahwa LKPj yang disampaikan Pemkab dalam hal ini masing-masing satker belum sesuai dengan format pelaporan LKPj yang sebenar-benarnya. Sebab, selain tidak seragam, format yang disampaikan SKPD lebih cendurung menunjukan pembuktian output dan outcome berdasarkan realisasi yang tergambar dalam angka-angka.

Padahal yang seharusnya dilaporkan adalah indikator kinerja outcome, benefit dan impact atas kinerja dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

“Permasalahan dan solusi yang disampaikan SKPD terkesan formalitas saja. Belum menjelaskan pokok permasalahan yang dihadapi dilapangan. Ini harus dibenahi kedepan. Ingat, pembangunan itu harus menghasilkan benefit yang jelas dan impact terhadap rakyat,” pungkas Syaiful Anwar.

Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan yang mendengarkan keputusan itu nampak serius. Ia mengakui bahwa kinerja jajarannya memang belum maksimal sama seperti yang dia harapkan. Karenanya ia bahkan mengaku siap untuk mengevaluasi seluruh jajaran SKPD yang sebenarnya baru ia definitifkan pada 3 Januari 2017 lalu.

“Saat itu (waktu pelantikan) saya minta harus ada perubahan dalam waktu enam bulan. Kalau seperti ini terus, saya bisa saja mengevaluasi. Apalagi saya sudah mendapat masukan dari DPRD,” ungkap Zainudin.

Dia mengungkapkan apa yang diharapkan DPRD sama dengan yang ia harapkan. Pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat. “Seperti contoh soal mobil ambulans. Mobilnya sudah kita sediakan, tetapi ternyata ada persoalan pada pengemudinya. Masak yang seperti ini tidak terpikirkan oleh satker kesehatan,” ungkap Zainudin.

BACA :  Polisi Lacak Jejak Belly Oktavia di Kalianda

Dia berharap DPRD dan masyarakat Lampung Selatan bisa bersabar. Pembangunan yang secara merata dan berkualitas akan dilakukan Pemkab Lamsel. “Seperti Kota Kalianda. Mudah-mudahan tahun ini (2017) jalan-jalan di Kalianda tidak ada lagi yang rusak,” ungkap dia.

Dia mengakui ada pola yang sedikit menyimpang dalam sistem perencanaan pembangunan di Lampung Selatan. Utamanya mengenai pola penganggaran mata anggaran kegiatan yang ada dimasing-masing satker. Saat ini, kata dia, pola penganggaran yang dilakukan adalah ada anggaran yang digunakan untuk apa. Bukan merencanakan pembangunan yang meski tak ada anggarannya tetap dilakukan.

“Misalnya ini ada anggaran Rp 1 Miliar. Silahkan dihabiskan untuk apa. Bukan ada perencanaan ini, kita butuh uang sekian. Kalau pola menghabiskan anggaran, semua orang juga bisa. Ini harus kita rubah. Karena kalau begini terus wajar DPRD yang notabennya adalah refresentasi rakyat belum puas dengan kinerja eksekutif,” ungkap Zainudin.

Zainudin mengaku siap untuk diberi masukan, saran maupun kritik dari DPRD Lamsel. “Tapi jangan dewan saja yang bisa mengkritik. Saya juga bisa. Kedepan kita berharap forum-forum formal seperti ini bisa dihadiri banyak anggota dewan. Kalau dewannya rajin ngantor, mudah-mudahan terpilih kembali, kasihan rakyat yang sudah memilih,” pungkas Zainudin yang mengakhiri tanggapan sambil mengkritik banyaknya dewan yang mangkir pada paripurna tersebut. (edw)

BAGIKAN