Pekan Depan, 47 Desa Cairkan DD Tahap II

375
Ilustrasi DD

KALIANDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan mengharapkan pelaksanaan pilkades serentak yang baru selesai tidak menghambat proses pembangunan desa. Pasalnya, sejauh ini baru 47 desa yang siap untuk mencairkan dana desa (DD) tahap II tahun 2019.

          Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Lamsel Khoirul menegaskan, proses pembangunan desa yang bersumber dari anggaran desa harus terus berjalan tepat waktu. Dirinya tidak menampik jika pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa berpengaruh dengan jalannya pemerintahan desa.

          Sebab, sejauh ini baru terdapat 47 desa yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan siap melanjutkan pencairan DD 40 persen. Dia berharap, desa lain segera mengurus pencairan DD tahap berikutnya agar bisa melanjutkan pembangunan.

BACA :  Pegang ‘Janji’ PDAM Benahi Keluhan Pelanggan

          “Berkas 47 desa ini sudah kami proses ke BPKAD untuk segera dicairkan. Paling lambat pekan depan sudah masuk ke rekening desa. Memang ada sedikit keterlambatan pasca pilkades serentak ini,” ungkap Khoirul saat dikonfirmasi Radar Lamsel melalui sambungan telepon.

          Dia menjelaskan, selain 47 desa yang tinggal menunggu cair saat ini ada 23 desa yang sudah menyampaikan laporan realisasi DD tahap I. Pihaknya, segera melakukan verifikasi dan pengecekan untuk memproses pencairan anggaran di tahap berikutnya.

BACA :  Penyaluran BPNT via Bulog Disiapkan

          “Tahap I itu targetnya sampai dengan Bulan Juni. Di Bulan Juli seharusnya semua desa sudah menyampaikan laporan realisasi DD tahap I sebagai dasar pencairan di tahap II. Agar, pada bulan Oktober nanti semua sudah selesai dan siap mencairkan di tahap terakhir,” terangnya.

          Lebih lanjut dia mengharapkan, pihak kecamatan segera mendorong desa menyampaikan laporan realisasi. Agar, pembangunan bisa berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa keterlambatan waktu.

          “Dalam artian semua pelaporan dan pengerjaannya sesuai dengan perencanaan. Kita tidak memburu-buru pihak desa. Karena, tenggang waktu yang ada ini sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan,” pungkasnya. (idh)

BAGIKAN