Peraturan Tata Tertib Disahkan

374

DPRD Tunggu Kasus Zainudin Inkracht

KALIANDA – DPRD Lampung Selatan telah memiliki infrastruktur yang kuat untuk digunakan jika ingin melakukan pemilihan wakil bupati (pilwabup) lantaran jabatannya bakal kosong.

Kemungkinan kekosongan jabatan itu terkait kasus dugaan suap yang membelit Bupati Lampung Selatan nonaktif H. Zainudin Hasan yang kini tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya, DPRD Lampung Selatan, Senin (15/10/2018), telah mengesahkan Peraturan Tata Tertib DPRD. Tatib baru hasil revisi yang merujuk Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD itu disahkan tanpa hambatan berarti.

Delapan fraksi semuanya menyetujui agar ranperda tentang tatib yang dibahas Pansus Tatib untuk disahkan menjadi peraturan. Delapan fraksi yang menyetujui antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, dan Fraksi Gabungan PKB dan Hanura.

BACA :  Ehem.. ’Lampu Hijau’ Thamrin Definitif Sekkab

“Demi musyawarah mufakat, apakah forum rapat menyetujui ranperda tatib untuk disahkan menjadi peraturan tatib DPRD,” kata Ketua DPRD Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi yang memimpin rapat paripurna itu.

Selanjutnya DPRD Lampung Selatan akan menyampaikan hasil pengesahan itu ke Pemprov Lampung dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.

Terkait pengisian kekosongan jabatan wakil bupati Lampung Selatan, lembaga legislatif itu menunggu keputusan final mengenai persoalan hukum yang tengah dijalani bupati Lamsel nonaktif H. Zainudin Hasan.

BACA :  Kelanjutan Sidang Isbat Nikah, PA Tunggu Pemkab

“Kalau soal penggunaan Tatib, tunggu keputusan soal hukumnya inkracht. Baik ditingkat pertama ataupun banding,” ungkap Ketua DPC PDIP Lampung Selatan dua periode itu.

Pengisian jabatan kosong itu, sambung Hendry, merupakan kewenangan DPRD yang melakukan pemilihan. Mekanismenya yaitu dengan cara partai politik (parpol) pengusung pada Pilkada Lamsel 2015 mengajukan dua nama untuk selanjutnya dipilih oleh seluruh anggota DPRD Lamsel.

“Kuorum rapat pemilihan yang harus terpenuhi yaitu 2/3 anggota dewan. Adapun mengenai hasilnya itu harus 50 persen plus satu atau suara terbanyak,” pungkas Hendry. (edw)

Berikut liputan Saburai TV:

BAGIKAN