Pleno Ricuh, PPK Palas Siap PSU

1174
David Zulkarnain – Sejumlah pendukung calon anggoata legislatif Kabupaten Lampung selatan yang melayangkan aksi protes pada saat rapat pleno di Kecamatan Palas, Minggu (21/4).

PALAS – Rapat pleno penghitungan suara terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palas sejak Sabtu (20/4) berlangsung alot.

          Hal tersebut ditengarai adanya dugaan penggelembungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Pematang Baru. Dugaan ini juga mengundang protes puluhan pendukung salah satu peserta calon anggota legislatif Kabupaten Lampung Selatan.

          Diketahui jumlah DPT TPS III sebanyak 221  mata pilih, sedangkan yang hadir di TPS hanya 177 yang mengunakan hak pilih. Namun pada berkas C1 jumlah suara bertambah sebanyak 135 suara menjadi 303 suara.

          Kertua PPK Kecamatan Palas, Ketut Purne mengatakan, bertambahnya jumlah suara ini disebabkan karena adanya kesalahan penghitungan suara  partai dan calon legislatif yang dihitung ganda.

BACA :  Jambi Belajar SERASI di Palas

          “Tidak ada penggelembungan suara, ini hanya ada kesalahan teknis penghitungan perolehan suara. Ada penghitungan ganda suara partai dan caleg yang dilakukan oleh penyelenggara, sehingga perolehan total suara caleg dan partai menjadi bertambah,” kata Ketut Purne kepada Radar Lamsel, Minggu (21/4).

          Ketut juga menerangkan, hal tersebut dibuktikan dengan penghitungan ulang kotak suara, DPR RI, Provinsi dan Kabupeten. Dari hasil penghitungan ulang tersebut sesuai dengan kehadiran DPT yang menggunakan hak suara di TPS.

          “Kemarin ada dugaan penambahan jumlah sauara pada Kotak suara DPRD Kabupaten yang bertambah sebanyak 135 suara. Namun setelah penghitungan ulang ini jumlahnya tetap yaitu 168 suara sah dan tidak sah 9,” ungkapnya.

BACA :  Gandeng Pihak Ketiga, Dongkrak Harga Ikan Air Tawar

          Pantauan Radar Lamsel, sejumlah pendukung yang meluncurkan aksi protes juga menuntut dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS III.

          Menanggapi hal tersebut pihaknya akan menyerakan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan analisa.

          “Untuk masalah ini akan kami serahkan kepada Bawaslu untuk melakukan analisa, apakah akan dilakukan PSU atau tidak. Sebagai penyelenggara kami juga siap melakukan PSU,” tuturnya.

Hingga berita ini diterbitkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lamsel Khoirul Anam masih bungkam soal kisruh yang terjadi di Kecamatan Palas tersebut. Dihubungi Radar Lamsel, meski aktif namun belum direspon. (vid/ver)

BAGIKAN