Program Pembangunan tak Merata

532

GEDONGTATAAN – Program pemerataan pembangunan yang digaungkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat ada di 144 desa se-Kabupaten Pesawaran . Apalagi wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Bidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan bidang infrastruktur masih menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat.  Hal itu terungkap pada Reses III masa persidangan 3 tahun 2017 yang digelar DPRD Pesawaran.

Untuk itu, masyarakat melalui aparatur pemerintah desa diminta agar selalu berkoordinasi dengan DPRD maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga pada proses pembahasan dan perencanaan baik di eksekutif maupun legislatif dapat terakomodir.

Apalagi, menurut Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, S.I.Kom, MM., pada akhir bulan ini eksekutif akan menyampaikan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018.

“Kita akan bahas dahulu kerangka APBD nya, setelah itu baru rancangan APBD nya. Jadi, kalau (pemerintah desa) tidak menyampaikan melalui reses ini, kami (DPRD) tidak akan tahu. Dan mudah-mudahan tahun 2018 anggaran kita cukup banyak, sehingga dapat mengakomodir semua usulan, terutama kebutuhan masyarakat yang mendesak,” ujar Nasir saat menghadiri Reses di Dapil II (Kecamatan Negerikaton dan Tegineneng) yang dilaksanakan di aula Kecamatan Negerikaton, Selasa (17/10) lalu.

Sementara itu, Hendra Wijaya selaku LPM Desa Baturaja, Kecamatan Waylima saat menghadiri kegiatan reses di Dapil III (Kecamatan Waylima, Kedondong dan Waykhilau) berharap agar perbaikan infrastruktur jalan didesanya yang hancur akibat bencana banjir beberapa waktu lalu segera diperbaiki, mengingat desa itu merupakan pusat pemerintahan kecamatan setempat yang banyak dilalui oleh masyarakat.

“Desa kami ini merupakan ibu kota kecamatan, tapi sejak terjadinya banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan infrastruktur jalan menjadi rusak hingga saat ini dan belum diperbaiki kembali,” ucapnya.

Bahkan, imbuhnya, selain jalan, pengikisan sungai yang terjadi akibat banjir di desa itu juga kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, karena hampir merobohkan badan jalan maupun kantor desa setempat yang kebetulan berada didekat sungai.

“Kami berharap agar segera ditanggul dan dinormalisasi. Jangan sampai roboh dahulu baru diperbaiki. Karena bukan bantuan seperti sembako yang kami harapkan, tapi upaya-upaya pemerintah dalam mengantisipasi banjir lah yang kami harapkan,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan tetsebut, Wakil Ketua III DPRD Pesawaran, Ramadiansyah yang juga merupakan amggota legislatif dari Dapil III menyampaikan, bahwa masyarakat di Kabupaten Pesawaran yang terkena dampak banjir merupakan korban dari ulah tangan jahil yang melakukan pembalakan liar dikawasan pegunungan.

“Mudah-mudahan bencana alam tidak akan terjadi lagi. Karena bencana juga merupakan ulah tangan manusia, contohnya ileggal logging. Karena yang dibawah ini cuma kena imbasnya saja. Kalau imbas kerusakannya silahkan langsung koordinasikan kepada DPRD maupun dinas terkait,” ucapnya.

Hal sama juga terjadi di Kecamatan Gedongtataan, menurut Camat Gedongtataan M. Iqbal, dari 19 desa yang ada di Kecamatan setempat rata-rata mengharapkan adanya peningkatan jalan.

“Infrastruktur jalan di wilayah Gedongtataan sudah hampir seluruhnya dibangun, tapi masih ada yang perlu ditingkatkan. Saya juga menghimbau kepada kepala desa agar lebih rajin memberikan saran dan usulan sehingga dapat dibawa oleh DPRD ketingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya. (Esn)

 

BAGIKAN