SK CPNS Palsu Diselipkan untuk Agunan Pinjaman Kredit

259
Ilustrasi SK PALSU

KALIANDA – Misteri soal beredarnya petikan Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Lamsel tahun 2019 yang ditemukan palsu masih menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, dikabarkan petikan SK palsu itu diperoleh dari pegawai bank swasta untuk pinjaman kredit pegawai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertama kali SK Palsu itu ditemukan pada salah satu bank untuk jaminan pencairan pinjaman kredit dengan sistem potong gaji. Belum jelas apa motif dari pelaku yang menyelipkan SK palsu dari beberapa SK CPNS yang asli untuk dijadikan agunan.

Terlebih, dari keterangan berbagai sumber mengatakan jika nama yang tertera pada SK Palsu itu tidak ada dalam pengumuman lulus tes CPNSD yang digelar beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Lamsel Thomas Americo mengatakan, informasi tentang adanya SK palsu di kalangan pendidikan beredar di grup whatsapp. Bahkan, setelah ditelusuri nama orang yang bersangkutan tidak pernah masuk mengajar.

Thomas menegaskan, jika hanya terdapat 7 orang CPNS yang lolos seleksi di tempat yang sama sesuai dengan petikan SK palsu tersebut. Akan tetapi, pihak bank swasta datang ke sekolah tersebut dan menawarkan kredit PNS kepada 8 orang CPNS.

“Pihak sekolah tahunya hanya 7 orang CPNS. Kenapa pihak bank swasta menawarkan pinjaman nya kepada 8 orang CPNS. Tapi pihak sekolah tidak menggubris dan menerima saja amplop penawaran kredit PNS itu,” ungkap Thomas.

BACA :  ’Dingin’ di Usia 63 Tahun

Sementara dari keterangan sumber berkompeten di sekolah yang tertulis dalam petikan SK CPNS palsu ini menegaskan, beberapa waktu yang lalu dirinya sempat didatangi oleh pegawai bank swasta yang menawarkan pinjaman kredit pegawai. Dia membenarkan, jika pihak bank swasta itu menawarkan pinjaman untuk 8 orang CPNS.

“Setahu saya hanya ada 7 orang CPNS yang datang lapor dengan saya dan sudah mulai mengajar hingga saat ini. Nah, di bulan Maret kemarin, datang pegawai bank untuk menawarkan pinjaman kepada 8 CPNS,” kata dia.

Dia menambahkan, dari pengakuan para pegawai bank swasta itu mendapatkan data 8 orang CPNS dari oknum pegawai BKD Lamsel. Sehingga, dirinya tidak curiga dengan data pengajuan kredit yang di bawa oleh pegawai bank tersebut.

“Setelah ada ribut-ribut soal SK palsu saya baru kaget dan ternyata salah satu dari 8 SK itu. Karena memang hanya ada 7 orang CPNS yang mengajar di sekolah ini,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekkab Lamsel Ir. Fredy. SM menegaskan, jika dirinya tidak pernah menandatangani SK tersebut. Bahkan, dia memastikan jika tinta tandatangan untuk SK CPNS menggunakan warna biru.

“Ya, jelas itu palsu. Saya tidak pernah menandatanganinya. Itu ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” tegas Fredy.

Apakah bakal melakukan tindakan umum sebagai salah satu orang yang dirugikan karena menyatut nama dan tandatangannya? Fredy enggan memberikan banyak komentar.

BACA :  Usulan Sembilan Ranperda Disampaikan

“Kalau memang atas nama di SK palsu itu korban penipuan harusnya dia yang melapor. Karena dia orang yang paling dirugikan. Apalagi saya belum lihat bentuk fisiknya SK palsu itu. Bisa saja hasil scan karena sekarang ini dunia digital sangat canggih,” pungkasnya.

          Pernah diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lampung Selatan tidak mau ambil pusing soal beredarnya petikan Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Lamsel tahun 2019 ini. Sebab, orang yang menjadi korban penerima SK tersebut yang mesti melaporkannya pada pihak yang berwenang.

          Terlebih, BKD memastikan jika terbitan petikan SK tersebut 100 persen palsu. Namun, apabila persoalan ini diteruskan ke ranah hukum BKD siap memberikan keterangan atau informasi secara kongkret.

          Kepala BKD Lamsel Akar Wibowo mengungkapkan, orang yang menjadi korban atau pihak yang merasa dirugikan hendaknya melaporkan persoalan tersebut kepada pihak yang berwajib. Apalagi jika korban yang bersangkutan telah mengeluarkan sejumlah uang yang nilainya besar.

          “Pada intinya BKD tidak pernah menerbitkan SK itu. Tapi, kalau toh si korban itu tidak terima dan membawa persoalan ini ke jalur hukum BKD siap memberikan keterangan apabila di butuhkan. Yang jelas, korban pasti mengetahui siapa oknumnya itu,” ungkap Akar kepada Radar Lamsel. (idh)

BAGIKAN