SK Keluaran KTNA Lamsel Diragukan

14
Ilustrasi SK

Polemik Usai Penetapan Ketua KTNA Penengahan

PENENGAHAN – Penetapan Widodo sebagai Ketua KTNA Kecamatan Penengahan kembali disoal karena dianggap cacat prosedur. Penyebabnya, pengurus KTNA Kecamatan Penengahan yang sekarang tidak memiliki surat keputusan (SK) dari UPT Penyuluh Pertanian Penengahan.

Radar Lamsel mengonfirmasi Kepala UPT Penyuluh Pertanian Penengahan, Sutrisno, S.P. Terkait hal itu, Sutrisno mengatakan pihaknya belum mengeluarkan SK untuk pengurus baru KTNA Penengahan. Padahal, pengurus baru telah dibentuk pada 2018 lalu. Ia pun mempertanyakan SK yang dikeluarkan oleh KTNA Kabupaten Lampung Selatan yang dianggap cacat prosedur.

“Harus dari kami dulu, tapi ini langsung keluar dari kabupaten. Mestinya, sebelum kepengurusan diganti atau diperpanjang, harus mengundang anggota, penyuluh, dan UPT,” katanya.

BACA :  Pemdes Kuripan Sempurnakan Penyusunan RKP dan RPJMDes

Sutrisno mengakui jika pihaknya memang diundang di acara pemilihan pengurus baru KTNA Penengahan saat itu. Tetapi, UPT menolak waktu pemilihan yang dilakukan pada singa hari agar diganti pada sore hari. Namun, kata dia, KTNA terkesan sengaja membenturkan jadwal UPT dengan jadwal di kegiatan lain agar tidak hadir dalam pemilihan.

“Tapi dibarengkan dengan acara kabupaten. Maka saya kasih solusi, waktunya terpisah walaupun harinya sama. Saya staf saya supaya pulang cepat, biar bisa hadir di acara pengurus KTNA. Tapi pas sampai di sana sudah beres. Jadi saya minta nama daftar hadir, berita acara pembentukan dan pengesahan, tapi sampai sekarang belum terima,” katanya.

BACA :  Ratusan Warga Dari 8 Desa Laksanakan Salat Istisqa

Sutrisno mengaku belum memahami apa maksud dari semua itu. Ia bahkan heran mengapa KTNA Kabupaten langsung menandatangani SK pengurus KTNA Penengahan dengan alasan mengejar acara Peda KTNA yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

“Kenapa diteken kabupaten, alasan mereka mendesak karena memburu acara PEDA KTNA. Padahal acaranya masih lama, baru kemarin. Tapi alasannya kurang masuk akal karena waktunya masih jauh. Jujur, itu perlu pembenahan secara prosedur. Terlepas dia (Widodo) terpilih lagi atau tidak, nanti kita lihat. Kalau berbicara konteks, pengurus sekarang ini ilegal. Loncat pagar,” katanya.

Namun sayang, saat dikonfirmasi mengenai dua hal itu, nomor telepon Widodo dalam keadaan tidak aktif. (rnd)

BAGIKAN