Terapkan Sistem Akutansi Berbasis Akrual

635
Diskominfo Lamsel – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Ir. H. Sutono, MM saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 dan 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2015, yang berlangsung di Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat, Kamis (5/11).

KALIANDA – Guna mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemkab Lamsel menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Lamsel Nomor 12 dan 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Lamsel tahun anggaran 2015, di Aula Rajabasa, Kamis (5/11).
Sekkab Lamsel Ir. Sutono, MM saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, setiap daerah diwajibkan menyusun laporan akutansi dengan menggunakan sistem akrual. Menurutnya, sistem akrual dinilai lebih akuntabel dan efisien dibandingkan dengan sistem KAS.
Lamsel, kata Sutono, merupakan salah satu kabupaten yang lebih dulu memulai sistem tersebut. “Dari awal 2015 kita sudah menggelar pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai hal ini. Harapannya, para aparatur yang menangani hal ini bisa mahir,”ungkap Sutono usai membuka kegiatan.
Dia menambahkan, penerapan sistem berbasis akrual memang tidak semudah sistem KAS. Maka, diperlukan pelatihan khusus bagi para petugasnya. Dia berharap, para petugas mampu menguasai pelaporan sistem keuangan berbasis akrual pada saat yang telah ditentukan.
“Kita harap, bimtek yang terakhir ini bisa menambah ilmu para petugas. Karena, pelaporan akutansi keuangan di akhir 2015 ini sudah wajib menggunakan sistem berbasis akrual ini,”imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sistem akuntansi berbasis KAS yang telah dijalankan sebelumnya telah terbukti memiliki kelemahan. Kelemahan yang mendasar dari sistem akuntansi berbasis KAS adalah laporan keuangan yang dihasilkan tidak informatif, tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan.
“Sistem KAS juga tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen dan lainnya yang pada akhirnya dapat mengganggu terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,”pungkasnya. (idh)

BACA :  Bangun Gapura Siger Lampung Berbalut Lambang Negara
BAGIKAN