17.588 Siswa SMA Dapat Bantuan Kartu Merdeka

40
Ist. Radar Lamsel - Kepala SMAN 2 Kalianda, Drs. Rahmat Ansori, menyerahkan kuota merdeka kepada salah satu muridnya, Senin (21/9/2020).

MKKS: Kartu Dari Pemerintah Jangan Dibuang

KALIANDA – Warga SMA di kabupaten Lampung Selatan mendapat bantuan kartu Merdeka Belajar dari salah satu provider ternama nasional. Sedikitnya ada 17.588 orang yang terdiri dari siswa, guru, TU, dan sekuriti telah menerima bantuan CSR (corporate social responsibility) tersebut.

Kartu Merdeka yang berisi kuota 30 giga bit dengan masa aktif 60 hari ini digunakan untuk belajar di berbagai platform belajar. Warga sekolah juga diberi kemudahan perpanjangan melalui aplikasi AXIS NET dengan biaya perpanjangan Rp0 alias gratis. Siswa juga diberi kuota hiburan untum bermain game sebesar 1 giga bit sehari.

Meski demikian, siswa tidak bisa semena-mena menggunakan kartu yang diaktifkan secara bulking atau massal ini. Sebab, sekolah perlu membuat berita acara kepada siapa nomor itu diberikan. Kemudian pihak provider yang memberikan kartu ink akan memantau jika nomor digunakan untuk akses website terlarang seperti situs porno, judi, dan konten ilegal lainya.

BACA :  Operasi Zebra Sasar 7 Pelanggar

Jika nekat membuka situs-situs tersebut, maka kartu otomatis akan diblokir oleh sistem. Sebagai informasi, kertu bantuan ini berbeda dengan program bantuan kuota dari kementerian yang didaftarkan melalui dapodi. Jadi tidak saling berkaitan, dan tidak ada masalah dalam penggunaannya.

Kepala MKKS SMA Kabupaten Lampung Selatan, Idhamsyah, S.Pd.,M.Pd mengklaim bantuan kartu kuota tersebut telah menyentuh semua siswa. Namun tidak semua sekolah memiliki jumlah pengajuan kartu yang sama. Pasalnya, jumlah permintaan kartu berdasarkan laporan masing-masing sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

BACA :  Kunjir Diproyeksi jadi Desa Maritim

“Yang pasti diajukan itu siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sekuriti juga masuk, karena total kami terima 17.588 kartu,” katanya kepada Radar Lamsel, Senin (21/9/2020).

Meski sudah mendapat bantuan dari salah satu provider, pria yang akrab disapa Idham ini meminta warga sekolah tidak buru-buru membuang kartu bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut dia, kartu dari pemerintah saat ini belum bisa digunakan secara utuh karena masih menjalani proses validasi.

“Tapi kartu yang diberi pemerintah jangan dibuang, sayang. Karena setelah validasi akan ada kuota lagi,” katanya. (rnd)