Antoni Imam: Perbaikan Tanggul Harus G to G

772
Anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Antoni Imam

CANDIPURO – Anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Antoni Imam angkat bicara terkait kondisi tanggul jebol di Desa Sinarpasemah, Kecamatan Candipuro yang belum tersentuh perbaikan dari pemerintah.

Menurut Antoni Imam, perbaikan harus government to government. “Kerjasama pemerintah ke pemerintah atau G to G,” kata dia kepada Radar Lamsel, Selasa (11/10) kemarin.

Dijelaskan, berdasarkan hasil informasi dari Pemerintah Provinsi tanggul yang memisahkan Kabupaten Lamsel dan Lamtim itu masuk dalam perbaikan permanent pada tahun 2017. “Keputusan dari Pemprov akan memperbaiki secara permanent tahun depan,” terangnya.

Untuk mensiasati perbaikan permanent yang baru akan dilakukan pada 2017 mendatang, Antoni mengharapkan G to G dari instansi-instansi terkait untuk melakukan perbaikan darurat. “Jika menunggu perbaikan secara permanent akan memakan waktu, sedangkan para petani sudah was-was akan terjadinya banjir susulan,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini.

BACA :  Pasien Positif Covid-19 Kembali Bertambah

Menyiasati hal itu, lanjut Antoni, harus ada action dari Pemda dan Pemprov untuk saling bekerjasama melakukan perbaikan darurat yang bersifat sementara. Sebab, musim rendeng bagi para petani akan segera bergulir.

“Saat melakukan tinjauan ke lokasi beberapa waktu lalu, kami beserta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan juga BPBD sudah merencanakan untuk melakukan tindakan darurat pasca jebolnya tanggul,” ungkapnya.

BACA :  Tegakkan Peraturan AKB!

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPRD Lampung itu mengatakan, baik DPTPH maupun BPD bisa menjemput bola terkait perbaikan sementara. Sementara menunggu perbaikan perbaikan permanent Pemprov siap membantu perbaikan darurat tersebut.

“Pemprov siap, namun harus ada upaya juga dari dinas terkait. Inilah fungsi G to G. Sebab, petani Lamsel yang menanggung dampak dari jebolnya tanggul,” katanya lagi.

Dari pihak Kabupaten sambung Antoni juga terus mengajukan  perbaikan tersebut. Karena Pemprov sudah siap, tinggal koordinasi dari pemerintah ke pemerintah. “Koordinasikan terlebih dahulu, dan Pemprov sudah menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan darurat,” tandasnya. (ver)