Awas!, Jangan Ada Pungli BPNT

736

KALIANDA – Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Joko Sapta mengingatkan semuan instansi terkait untuk menjaga integritas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan peralihan dari program beras sejahtera (Rastra) di tahun ini.

Menurut Joko, dengan terjaganya integritas data KPM tersebut maka penyaluran BPNT diharapkan bisa berjalan sesuai aturan serta petunjuk teknisnya. Itu disampaikan Joko Sapta dalam rapat tim koordinasi BPNT Pemkab Lampung Selatan, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (18/7) kemarin.

“Diharapkan semua jajaran yang terkait dalam program BPNT ini jangan mengandalkan pihak-pihak yang tidak objektif dalam menjaga data integritas KPM. Karena perintah dalam aturannya sudah jelas yakni untuk penyaluran BPNT, jika semua kelengkapannya sudah siap seperti data keluarga yang menerima bantuan, Kartu BPNT, serta warung elektronik (e-warong) yang telah ditunjuk untuk menyalurkan program bantuan tersebut,” terang Inspektur Inspektorat Lamsel ini.

Dia juga meminta kepada pihak yang terkait dalam program BPNT ini, agar dalam penyaluran BPNT ini harus betul-betul transparan dan mengikuti aturan yang ditetapkan. Bahkan Joko Sapta mengingatkan jangan sampai ada pungutan liar (Pungli) seperti yang pernah terjadi pada penyaluran beras pra sejahtera beberapa waktu lalu dengan berbagai alasan yang bevariasi.

“Informasi soal pungutan program Rastra waktu itu sudah sangat ramai sekali diperbincangkan. Tapi, Alhamdulillah berkat adanya peran serta camat yang turun secara langsung kelapangan untuk menindaklanjuti pungutan tersebut, akhirnya pungutan rastra bisa dikembalikan lagi kepada masing-masing KPM. Oleh karena itu saya mengharapkan tidak ada lagi yang namanya pungutan dalam penyaluran program BPNT ini,” tegasnya.

BACA :  Pasien Covid-19 Bertambah 4

Terungkap dalam rapat tim koordinsi BPNT kemarin, bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai untuk di Kabupaten Lampung Selatan sampai saat ini belum jelas kapan akan direalisasikan. Bahkan, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kalianda pun sampai hari ini belum mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) untuk penyaluran BPNT tersebut.

“Sampai sekarang ini pun kami dari BRI Cabang Kalianda selaku penyalur program BPNT belum mendapatkan juknisnya. Kalau mekanisme realisasinya nanti akan ada penunjukan e-warong sebagai tempat penembusan sembako sesuai dengan saldo yang ada didalam kartu BPNT. Kartu BPNT ini tidak bisa untuk mencairkan uang tunai, tetapi khsusus untuk menebus sembako yang penebusanya dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya,” ungkap Kepala BRI Cabang Kalianda Nurul Fajri.

Dijelaskannya, jika semua alat penunjang program BPNT sudah siap, maka KPM bisa menebus bantuan sembako yang diperoleh secara sekaligus yang nominalnya sebesar Rp110 ribu. Kartu BPNT itu, lanjutnya, memiliki fungsi yang sama seperti tabungan biasa yang membedakan kalau saldo tabungan biasa uang yang tersimpan itu bisa dicairkan tetapi kalau saldo BPNT itu khusus untuk menebus sembako saja.

BACA :  Lamsel Berkabung, RIP Darol

“Kalau bantuan sembako tidak semuanya ditebus atau diambil oleh KPM maka saldo yang tersisa akan dikomulatifkan. Jadi saldonya tetap tersisa dan masih bisa digunakan untuk menebus sembako yang dibutuhkan,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Lamsel Dulkahar menjelaskan, program BPNT ini untuk memudahkan warga mendapatkan bantuan pangan secara cepat dan tepat secara elektronik. “Cukup menyerahkan kartu BPNT yang sudah diaktifkan atau teregistrasi, maka warga pemilik kartu BPNT sudah bisa membeli berbagai kebutuhan pangan seperti beras, telur, minyak, gula maupun pangan lainnya,” terangnya.

Diungkapkannya, untuk pemanfaatan program BPNT pada tahap awal (perdana, red), bantuan pangan non tunai yang ditebus oleh warga pemilik kartu BPNT itu sudah dikemas ke dalam satu paket yang isinya berupa beras, telur, minyak makan, gula dan juga pangan lainnya senilai Rp110 ribu, sesuai dengan jumlah saldo yang terisi didalam kartu BPNT.

“Tapi untuk kedepannya, kalau masing-masing desa sudah memiliki warung desa atau otlet BPNT secara tetap, maka warga sudah bisa membeli kebutuhan pangan sesuai dengan yang diinginkan saja. Dan kartu BPNT ini bisa digunakan atau berlaku untuk disemua outlet di Indonsia yang memiliki logo BPNT,” pungkasnya. (iwn)