Bantah Mandek, Inspektorat Akui Sulit Cari Bukti

652
ILUSTRASI

KALIANDA – Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan membantah jika penanganan kasus Kades Sidoharjo Kecamatan Waypanji mandek di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani permasalahan intern pemerintahan tersebut. Namun, Inspektorat mengakui terdapat berbagai kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan laporan masyarakat setempat.

Inspektur Inspektorat Lamsel Joko Sapta mengakui jajarannya kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari laporan masyarakat tersebut. Sebab, banyak sekali tuduhan yang dilampirkan masyarakat berkenaan dengan kasus tersebut.

“Pengaduannya tidak spesifik. Ini yang membuat kami susah melangkah. Karena memang ada beberapa poin aduan. Tapi yakinlah, ini terus berlanjut,”kata Joko dalam keterangan persnya di Diskominfo Lamsel, Selasa (14/2) lalu.

BACA :  Sementara Kencangkan Ikat Pinggang!

Dia menambahkan, Inspektorat tak mau gegabah dalam bertindak maupun memutuskan apa yang diaduan masyarakat. Sebab, semua delik aduan harus di proses secara hati-hati.

“Kita harus buktikan dulu penyimpangan yang diadukan masyarakat. Akan kami telusuri secara bergantian. Mulai dari pelapor ataupun yang dilaporkan,”imbuhnya.

Pihaknya memastikan dalam waktu dekat akan kembali menjadi manggil masyarakat selaku pelapor. Untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti penyimpangan.

“Setelah itu, kami baru akan mengklarifikasi kades selaku terlapor. Setelah ada hasilnya, pasti akan kamibekspos kepada rekan-rekan media,”pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Penanganan laporan masyarakat terhadap sejumlah kasus yang membelit Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Waypanji yang ditangani Inspektorat Lamsel membuat warga Sidoharjo kecewa. Sebab, selain penanganan yang tak jelas, warga menilai kasus tersebut terkesan dibiarkan mangkrak.

BACA :  Lapas Kalianda Sediakan SDP Untuk Kunjungan Online

Tokoh masyarakat Sidoharjo Nurdin Sadar blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya dan masyarakat Sidoharjo. Menurutnya, kekecewaan itu bukan tanpa alasan.

Pasalnya, hampir dua bulan tidak ada kepastian dari hasil pemeriksaan Inspektorat.

“Kami bingung dengan Inspektorat. Padahal sudah jelas laporan masyarakat dan protes terhadap kinerja Kades Marjana yang minim koordinasi, hingga adanya indikasi jual beli kios bahkan WC umum juga diperjual belikan,” ujar Nurdin Sadar kepada Radar Lamsel di Desa Sidorejo, Senin (13/2) kemarin. (idh)