Benahi Krisis Energi Listrik

895
anggota Komisi B DPRD Lamsel Bowo Edi Anggoro

KALIANDA – Ketersediaan energi listrik di Provinsi Lampung dan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan menjadi satu-satunya kunci yang mendorong maju atau tidaknya kabupaten ini.
Sebab, perkembangan industri dan pariwisata harus didukung dengan ketersediaan energi disuatu daerah. Masalah krisis listrik yang terjadi belakangan ini memang membuat sebagian elemen pesimistis.
Namun, Komisi B DPRD Lampung Selatan tetap mengaku optimistis ditengah-tengah kegaduhan pemadaman listrik yang terjadi di Lampung termasuk Kabupaten Lampung Selatan.
“Mau tidak mau, masalah listrik ini menjadi kunci majunya industri dan pariwisata kita. Ini yang akan kita (DPRD-Pemkab) benahi,” ungkap anggota Komisi B DPRD Lamsel Bowo Edi Anggoro, A.Md kepada Radar Lamsel, kemarin.
Menurut Bowo, sapaan akrab Bowo Edi Anggoro, jajaran DPRD khususnya Komisi B DPRD Lamsel telah melakukan kunjungan dalam daerah kesejumlah pembangkit listrik yang berada di Lamsel.
Diantaranya PLTU Sebalang dan PLTU Taharan. Dalam kunjungan itu kaitannya guna mendorong agar pihak PT. PLN dapat mengoptimalisasi produksi listrik yang menggunakan tenaga uap dari bahan bakar batu bara itu.
“Kami meyakini dengan pengelolaan yang baik, meski ditengah-tengah krisis rakyat akan tetap nyaman. Industri akan tetap tumbuh dan pariwisata akan tetap terdorong. Jadi, managemen PLN ini harus baik,” ungkap dia.
Ketua DPD PKS Lamsel itu mengungkapkan, perawatan jaringan (maintaince) juga harus dilakukan PLN. Selama ini, PLN hanya melakukan perawatan tak kala terjadi kerusakan yang berdampak luas. “Untuk perusahaan-perusahaan besar, seharusnya power house harus dimiliki. Sehingga tak menambah beban daya,” ungkap dia.
Tak hanya PLTU Sebalang dan Tarahan. Komisi B DPRD Lamsel juga mengunjungi mega proyek PLTP Rajabasa yang dilaksanakan PT. Supreme Energi Rajabasa (SERB) di Gunung Rajabasa.
Sejauh ini, mega proyek PLTP yang masuk dalam proyeksi percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap II 10.000 megawatt (MW) yang kini menjadi 17.000 MW itu terhambat lantaran adanya penolakan dari masyarakat.
Menurut Bowo, masyarakat dan PT. SERB harus kembali duduk bersama untuk sama-sama menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik ini agar progam percepatan energi terbarukan di Indonesia ini berjalan lancar. Penjelasan secara mendetail mengenai bahwa PLTP tidak akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan lingkungan harus benar-benar tersampaikan.
“Kami juga mendorong Pemkab untuk ikut menyelesaikan ganjalan-ganjalan ini. Sehingga proyeksi listrik PLTP Rajabasa yang ditargetkan dapat beroperasi 2019 dapat secepatnya terealisasi,” ungkap dia.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan sepertinya akan fokus menggarap industrialisasi dan pariwisata di Lamsel.
Pemkab Lamsel akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dari sektor industrialisasi dan pariwisata. Sedangkan selama ini sektor pertanian masih mendominasi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Lampung Selatan.
“Jika pertanian impact-nya hanya untuk petani. Bukan mengenyampingkan pertanian. Tetapi lebih untuk menggairahkan industrialisasi dan pariwisata. Pertanian yang ada tetap harus digarap,” ungkap Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan.
Zainudin meyakini, akselerasi pembangunan di Bumi Khagom Mufakat dapat terwujud dengan pengembangan industrialisasi dan pariwisata. Sebab, sektor industrialisasi dan pariwisata memiliki dampak yang multiplayerefek terhadap semua elemen masyarakat.
“Jika diibaratkan pertanian itu 1x. Maka Industrialisasi 2x dan pariwisata 4x. Karena dampaknya luas. Masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan elemen lainnya ikut merasakan semua,” ungkap Zainudin.
Sejauh ini, kata Zainudin, Pemkab Lamsel akan menetapkan wilayah di Ketapang sebagai wilayah pusat industrialisasi di Lamsel. Lalu wilayah Kecamatan Kalianda, Rajabasa dan wilayah-wilayah pesisir lainnya sebagai wilayah pariwisata.
Nah, saya minta dukungan kepada media untuk ikut mempromosikan potensi wisata ini,” ungkap adik Ketua MPR-RI H. Zulkifli Hasan ini.
Namun, proyeksi pembangunan ini tak mudah. Krisis listrik mengganjal rencana besar ini. Ketua STIE Muhammadiyah Tamam menyebutkan ada tiga hal yang diprediksi akan mengganjal proyeksi ini. Antara lain kultul, infrastruktur dan ketersediaan energi listrik. (edw)

BACA :  Fraksi PKS Serahkan APD Buat Tenaga Medis Bob Bazar