BLT Ditambah, Pembangunan Terancam Ditunda

145
ILUSTRASI

PENENGAHAN – Sebagian besar dana desa (SD) tahun 2020 ini telah dianggarkan ke program BLT. Baru-baru ini muncul wacana bantuan stimulus itu bakal ditambah lebih lama. Setelah menerima uang tunai sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan. Penerima bakal mendapat BLT tambahan senilai Rp300 ribu selama 3 bulan lagi.

Tapi ada persoalan yang dikhawatirkan bakal menjadi gejolak oleh para kepala desa (kades). Orang nomor satu di desa ini tak mempermasalahkan jika BLT ditambah. Tetapi kades meminta penerimanya diganti dengan yang lain atau bergiliran. Inisiatif ini diambil agar bantuan stimulan itu menyentuh warga desa yang terdampak Covid-19.

Kepala Desa Gayam, Hendri, mengaku sepakat dengan pemerintah yang ingin menambah BLT selama 3 bulan. Hanya saja, Hendri meminta kebijakan pemerintah untuk mengubah data penerimanya. Hendri mengatakan jika data tersebut bisa diubah, maka dampaknya akan baik. Tidak bakal ada kecemburuan antara satu warga dengan warga yang lain.

“Setidaknya, walaupun nilainya tak sama, tetapi warga lain ikut merasakan bantuannya juga,” katanya kepada Radar Lamsel, Rabu (1/7/2020).

BACA :  Pemberdayaan dan Akses Jalan Jadi Prioritas di Tahun 2021

Hendri mengaku sering menerima keluhan dari warganya mengenai BLT DD. Ada yang protes, ada juga yang bertanya kenapa sebagain warga yang layak mendapat bantuan tetapi tidak mendapatkannya. Atas dasar inilah Hendri meminta pemerintah memberikan kebijakan untuk mengganti nama-nama penerima BLT DD yang akan disalurkan 3 bulan senilai Rp300 ribu itu.

Ungkapan senada juga dikatakan Kepala Desa Penengahan, Shofiudin. Dengan jelas, Shofiudin berharap rencana penambahan BLT yang dianggarkan dari DD itu dibatalkan. Menurut dia, bantuan yang ada sekarang sudah cukup. Meski begitu, dia sepenuhnya menyerahkan keputusan penuh kepada pemerintah. Tapi dengan ketentuan data penerima BLT sekarang harus diganti dengan nama yang lain.

“Kalau tidak bisa, ya nama-namanya memang harus diganti. Jadi penerimanya bukan itu-itu saja. Warga yang lain juga merasakan,” katanya.

Radar Lamsel menghubungi Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan, M. Iqbal Fuad. Namun yang bersangkutan tidak membalas pesan singkat yang Radar Lamsel kirimkan ke nomor WhatsApp-nya. Sambungan telepon juga tidak dijawab.

BACA :  Semua Dusun Target Pembangunan Pemdes Banjarmasin

 

 

(Multi angle)

Jika wacana penambahan BLT DD diperpanjang, progres pembangunan di desa terancam mandek. Pasalnya, anggaran DD bakal tersedot lebih banyak ke BLT ketimbang pembangunan yang sudah dirancang sejak awal.

Hendri mengatakan  masih ada program pembangunan desa yang belum dilaksanakan. Apalagi pembangunan yang dikerjakan di Desa Gayam baru sebatas pengadaan kotak sampah. Hendri juga membeberkan rencana sisa pembangunan jika BLT DD tidak ditambah.

“Kalau dananya masih ada, kami akan membuat sumur bor,” katanya.

Demikian pula dengan Desa Penengahan. Terkait dengan pelaksanaan pembangunannya, Shofiudin belum bisa memastikan.  Jika dilihat dari rencana yang sudah dimusyawarahkan, proyek pembangunan di desa bakal direalisasikan pada tahap 3 nanti.

“Tahap 3 nanti kita mulai bangun, asalkan bantuan BLT Covid-19 ini tidak diperpanjang,” katanya. (rnd)