BPKP Verifikasi Dana Kapitasi PRI Sragi

830
Shofyan Apriyansyah – Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemkab Lamsel, saat melakukan pemeriksaan realisasi program kegiatan Puskesmas Rawat Inap (PRI) Sragi, mengunakan dana kapitasi tahun 2015 di PRI Sragi, Selasa (12/4).

SRAGI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan dan evaluasi realisasi program kegiatan yang menggunakan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 di Puskesmas Rawat Inap (PRI) Sragi, Selasa (12/4).
Pemeriksaan reguler setiap tahun dari tim audit BPKP Pemkab Lamsel itu merupakan langkah responsif Pemkab Lamsel dalam melakukan kontrol dan pengawasan terkait pengelolaan dana pemerintah.
Data yang dihimpun Radar Lamsel di PRI Sragi, pada tahun 2015 lalu, PRI menerima gelontoran dana sebesar Rp1,4 Milyar. Dana tersebut untuk kegiatan jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung kepada pelaksana program. Seperti program Ante Natal Care (ANC) terintegrasi dengan berbagai lintas program, yakni Program Malaria dan HIV/AIDS, Kesling, dan Program Gizi.
Kepala Seksi (Kasi) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinkes Pemkab Lamsel Dedi Kurniadi mengatakan, verifikasi realiasi program kegiatan Puskesmas menggunakan dana pemerintah harus sesuai dengan peruntukannya.
“Setiap pelaksana atau pemegang program kegiatan Puskesmas dalam melaksanakn tugas harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menggunakan dana. Jika tidak sesuai maka Dinkes akan mengevaluasi dan melaporkan temuan itu kepada Pemkab Lamsel,” ujar Dedi Kurniadi.
Sejauh ini, kata Dedi Kurniadi, pihaknya masih melakukan verifikasi data realisasi kegiatan di PRI Sragi. “Kami belum bisa berbicara banyak. Namun, secara keseluruhan proses verifikasi dan pemeriksaan berjalan baik,” ujar Dedi Kurniadi.
Kepala UPT PRI Sragi Sumari Sasmito, SKM menjelaskan, pemeriksaan BPKP di PRI Sragi merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Setiap kegiatan menggunakan dana harus sesuai dengan peruntukannya. “Diantaranya memeriksa biaya oprasional kegiatan PRI, obat-obatan bahan habis pakai seperti betadin dan alkohol,” ujar Sumari Sasmito. (CW2).

BACA :  Muncul Nama Baru Calon Pendamping Hipni