Bupati Berhentikan BPD Sinarpalembang

152
Ist for Radar Lamsel - Surat pemberhentian BPD Sinarpalembang.

CANDIPURO – Bupati Lampung Selatan memberhentikan tujuh personel Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro.

Keputusan Bupati Lampung Selatan itu nomor: B/455/IV.13/HK/2020 Tanggal 8 September 2020. Ketujuh personel BPD tersebut mulai dari Ketua BPD Sinarpalembang Sohibun, Wakil Ketua BPD Sinarpalembang Manilal RI, Sekretaris BPD Sinarpalembang Santoso dan empat anggota BPD Sinarpalembang; Miswanto, Syliudin, Aris Munandar serta Muslihudin.

Berdasar hasil LHP nomor: 700/015/III.01/LHPK/2020 perihal laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas dugaan mosi tidak percaya masyarakat terhadap tugas dan kinerja seluruh anggota BPD Sinarpalembang.

Camat Candipuro Wasidi, SE membenarkan bahwa telah menerima surat pemberhetian ketua sekaligus anggota BPD Sinarpalembag dari Pemkab Lamsel.

“ Ya, betul BPD Desa Sinarpelambang telah diberhentikan. Hal tersebut sesuai dengan surat yang saya terima belum lama ini,” ungkapnya kepada Radar Lamsel, Minggu (13/9).

Namun, orang nomor satu di jajaran Kecamatan Candipuro itu, masih enggan membeberkan lebih jauh, musabab yang melatar belakangi dikelaurkannya surat pemberhentian ketua dan anggota BPD di Desa Sinarpalembang oleh Pemkab Lamsel tersebut.

“ Lebih tepatnya untuk persoalan ini, silahkan untuk konfirmasi langsung dengan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),” terangnya.

Wasidi mengungkapkan, dikeluarkanya surat pemberhentian tugas ketua dan pengurus BPD saat ini oleh Pemkab Lamsel, dikatakanya sudah menempuh proses dan mekanisme, mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Meski ia tidak mengatakan secara detail peraturan yang termuat.

“ Yang jelas surat pemberhentian tugas ketua dan anggota BPD Desa Sinarpalembang saat ini, sudah melalui tahapan serta peraturan yang berlaku,” tandasnya.

Soal kekosongan BPD? Mantan Sekcam Sidomulyo ini mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan agar aparat desa untuk membentuk panitia pemilihan BPD secepatnya.

“ Kecamatan sudah menginstruksikan agar aparat desa segera membentuk panitia pembentukan BPD supaya tidak berlarut-larut situasi kekosongan BPD ini, secepatnya dibentuk,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Lamsel Bambang mengatakan kasus ini pernah ditengahi oleh DPRD Lamsel. Namun upaya menengahi persoalan tersebut tak membuahkan solusi karena BPD kata Bamabang cenderung tendensius dengan Kepala Desa yang didesak agar diperiksa Inspektorat.

Disisi lain, tidak ditantadanganinya RAPBDes Sinarpalembang oleh BPD menyebabkan pencairan Dana Desa terhambat. Keinginan masyarakat pun turut terhambat.

“ Mereka minta Kades diperiksa Inspektorat, dan itu sudah diperiksa. Kemudian Komisi I menanyakan apa sebetulnya yang diinginkan BPD dengan sikap tersebut? Tetapi BPD diam saja. Maka hearing dengan DPRD pun tidak mendapat solusi kecuali diberhentikan, karena ini menghambat pembangunan desa,” jelas Bambang.

Sayangnya, Ketua BPD Sinarpalembang Sohibun belum berkomentar, saat dihubungi ponselnya dalam keadaan tak aktif. Di sisi lain, salah satu tokoh masyarakat Sinarpalembang mengaku masih belum tahu mengapa ketujuh personel BPD itu diberhentikan.

“ Nggak tahu juga kenapa sampai diberhentikan, kami baru tahu ketika mendapat surat pemberhentiannya,” ujar salah sumber Radar Lamsel. (CW2)