Bupati Dendi Minta OPD Optimalkan Pelaksanaan APBD

43
ILUSTRASI
GEDONGTATAAN – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meminta kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya agar  mengoptimalkan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang, sehingga pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesawaran lebih maju dan lebih sejahtera dapat terwujud.
“Saran dan kritik yang membangun dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya yang terlibat dalam Badan Anggaran DPRD, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran dimasa yang akan datang,” ungkap Dendi Ramadhona melalui Wakil Bupati Pesawaran Eriawan saat sidang paripurna persetujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 untuk menjadi Peraturan Daerah di ruang sidang DPRD, Jumat (24/7).
Selain itu, Pemerintah Pesawaran juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD dan   seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD TA 2019 dengan beberapa rekomendasi yang sangat berharga sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan APBD yang akan datang.
“Saya sangat menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 belum menyentuh kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan  secara bertahap dan berkesinambungan dengan penentuan skala prioritas. Oleh karena itu kedepan pemerintah daerah bersama DPRD untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Pesawaran,” ucapnya.
Dijelaskan, berdasar hasil pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD diperoleh kesimpulan bahwa dari sisi pendapatan Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1,279 Trilyun. Kemudian dari sisi belanja terealisasi sebesar Rp1,269 Trilyun, sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp9.780 Milyar. Selanjutnya dari sisi pembiayaan terdapat realisasi  penerimaan pembiayaan atas Silpa Tahun Lalu sebesar Rp3,526 Milyar sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak direalisasikan sehingga Pembiayaan Netto  Rp3,526 Milyar. Dengan demikian maka berdasarkan perhitungan terdapat Silpa TA 2019 sebesar Rp 13,307 Milyar.
“Rancangan Peraturan Daerah  ini disampaikan paling lambat 3 hari sejak disetujui bersama harus disampaikan ke Pemerintah Propinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TPAD pemerintah Provinsi. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 atas perubahan yang kedua kali dari permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,” pungkasnya. (eggy/esn)
BACA :  Kepala Disdikbud : Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik Dilarang Berpolitik !