Cabup Lamsel Saling Melucuti Program

55
ILUSTRASI

Menakar Pengaruh Debat Gaet Akar Rumput

 

KALIANDA – Segmen demi segmen telah dilahap Calon Bupati Lampung Selatan pada debat tahap pertama yang diselenggarakan oleh KPU Lamsel.

Keseruan mulai terlihat sejak dari segmen ketiga. Dimana ketiga Cabup saling melucuti program serta visi dan misi satu sama lain. Hipni menanyakan Nanang terkait Tunjangan Kinerja yang jomplang, TEC bertanya kepada Nanang soal gaji guru honorer yang masih dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sementara TEC melempar tanya penurunan APBD Lamsel yang berkurang sekitar 800 miliar. Saling tanya jawab antara ketiganya berlangsung seru. Nanang melempar tanya, seandainya TEC dan Hipni terpilih apa yang akan dilakukan untuk menangani konflik yang ada?

Menjelang segmen akhir cabup Lamsel dipersilakan menjawab spontan terkait dari kata yang dilemparkan kepada masing-masing Cabup. Disini, ketiganya tampak menjawab dengan khas nya masing-masing sampai akhirnya Moderator Juwendra Asdiansyah mengakhiri debat Cabup putaran pertama.

Pemilihan umum (pemilu) di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini, dinilai kurang bermakna. Sebab, dalam kondisi saat ini larangan mengumpulkan kerumunan menjadi perihal wajib. Sementara dalam konteksnya, pesta demokrasi menjadi semarak dengan keramaian masyarakat.

Pernyataan ini menyinggung soal gelaran debat publik yang digelar tertutup lantaran pandemi covid-19. Menurut Dosen Fisipol Universitas Lampung (Unila), Dr. Dedi Hermawan, kegiatan debat kandidat calon bupati (cabup) yang digelar kurang efektif karena hanya menyasar pada kalangan elit dan menengah keatas.

“Memang saat ini pesta demokrasi jadi kurang meriah karena masa pandemi. Problem nya sekarang ini karena kondisi. Jadi debat publik yang digelar tertutup ini hanya untuk konsumsi kalangan elit dan menengah atas saja,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi via telepon, Senin (26/10) kemarin.

BACA :  Fokus Perkembangan Kasus DBD

Dia mengkritisi, debat cabup yang digelar KPU design nya tidak mengarah terhadap apa yang disebut debat itu sendiri. Melainkan, hanya sebatas tanya jawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator.

“Harusnya yang dimaknai sebagai debat itu adalah adu visi dan misi antar kandidat, serta mengkritisi masing-masing calon. Tapi itu tidak ada atau kurang mengarah kesana. Karena situasi pandemi terpaksa harus digelar seperti itu meskipun saya katakan tidak begitu mempengaruhi terhadap sasaran dalam menggaet suara pada saat waktu pemilihan,” tegasnya.

Disamping itu, Dedi menilai, situasi yang terjadi pada gelaran pesta demokrasi belakangan ini hasil survey terhadap pasangan calon tidak relevan ketimbang fakta dilapangan. Sebab, dalam prakteknya tidak melalui mekanisme yang benar lantaran hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Mestinya kan dalam survey itu kita harusnya ditanya atas dasar apa menentukan pilihan itu. Umumnya diketahui dari visi dan misi calon. Tapi realita dilapangan kan tidak begitu, karena atmosfer masyarakat menjadikan debat sebagai dasar memilih calon itu tidak terbukti. Karena masyarakat kita di akar rumput masih sangat pragmatis. Selama ini mereka melihat apa yang diberi. Ini yang menyebabkan hasil survey tidak pararel. Mereka disurvey dan menjawab setelah mereka memperoleh sesuatu dari si calon,” terangnya.

Dia menganggap, gelaran debat publik selama ini hanya untuk konsumsi kalangan menengah keatas. Namun, kondisi ini tidak bisa disalahkan lantaran sudah menjadi sejarah di negara Indonesia.

BACA :  OJK Tutup 154 Entitas Investasi Ilegal

“Toh masyarakat yang ada di akar rumput selama ini memilih pasangan calon bukan karena melihat dari visi misi serta debat kandidat. Tapi lebih kepada apa yang sudah mereka terima dari paslon baru mereka pilih,” lanjutnya.

Masih kata Dedi, debat publik cabup Lampung Selatan dengan tema memajukan daerah serta kesejahteraan masyarakat sudah sejalan dengan jantungnya otonomi daerah. Hal ini telah sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin di suatu daerah.

“Nanti, kebawahnya tinggal disiapkan berbagai komponen terkait. Mulai dari birokrasi hingga koalisi politik dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

Dalam debat Cabup, persoalan jalan di kabupaten ini turut dibedah oleh Cabup. Hipni misalnya,Pelayanan prima, hipni hak dasar masyarakat tentang kesehatan selama ini berobat gratis hanya jargon. Lamsel care mendekatkan pelayanan kesehatan, mengambil pasien sakit dipulangkan ketika sembuh. Menyediakan mobil ambulan per kecamatan, aplikasi lamsel care. Seminggu sekali cek lansia,

Nanang, menaikkan taraf hidup warga yang berada dibawah rata-rata. Program pelayanan kesehatan 24 jam, penyediaan jumlah medis. Nomor 2 dan 3 sudah kami lakukan.

Penduduk harus jadi titik pijak dalam menetapkan kebijakan dan pembangunan, bagaimana TEC merencanakan dan menjalankannya? TEC, sesuai kebutuhan tepat guna, pengendalian terhadap basis untuk wilayah pembangunan berbasis 4.0 kami akan melihat sejahtera dan pra sejahtera, sehingga pembangunan yang dituangkan dalam apbd tepat sasaran. (red)