DD Tahap III Siap Dicairkan

668

KALIANDA – Menjelang berakhirnya tahun 2018, Dana Desa (DD) tahap ketiga akhirnya sampai ke kas daerah (Kasda). Dana tersebut diprediksi akan masuk ke rekening desa dalam waktu sepekan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dra. Intji Indriati membenarkan bahwasanya DD tahap ketiga sebesar Rp 90.207.912.800,00- sudah sampai ke daerah.

“ Ya DD tahap ketiga sudah di Kasda, proses pengajuan sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berapa desa yang sudah siap,” kata Intji kepada Radar Lamsel usai rapat paripurna di DPRD Lamsel, Senin (12/11).

Intji menjelaskan pihaknya menetapkan dua hari dalam sepekan untuk memproses pengajuan pencairan. Sebab kata dia BPKAD beranggapan lebih cepat diajukan maka proses pencairan DD ke desa akan lebih baik.

BACA :  Agrowisata Perkebunan dan Perikanan Dikebut

“ Dalam seminggu kami menyediakan dua hari khusus untuk DPMD menyampaikan pengajuan jumlah desa yang sudah siap. Tidak ada batasan berapa desa yang jelas ketikas sudah diajukan akan segera dicairkan. Tinggal menunggu DPMD saja sebab mekansimenya berada disana,” sebut dia.

Terpisah, Kepala DPMD Lamsel Burhanuddin mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan BPKAD. Sejauh ini sebut Burhanuddin sudah dikantongi 191 desa yang siap melakukan pencairan.

“ Infonya memang sudah sampai, secepatnya akan kita proses agar pembangunan di desa tidak terhambat. Sebab 2018 akan segera berakhir, bagi desa yang belum melengkapi persyaratan akan terus dikejar deadline,” tandasnya.

Sementara Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamsel M. Iqbal Fuadin memaparkan dari 256 desa di Lamsel baru 191 desa yang sudah siap mencairkan DD.

BACA :  Pemkab Lamsel Raih WTP Empat Kali Berturut -Turut

“ 191 Desa itu sudah melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Sisanya 65 desa masih belum melengkapi persyaratan sehingga belum dapat mencairkan DD dalam waktu dekat,” sebut dia.

Masih kata Iqbal, pihaknya terus berupaya agar desa bergerak cepat dalam mengikuti proses pencairan DD. Sebab bila ada desa yang terlambat atau memenuhi persyaratan menjelang last minute hal itu justru bakal mengganggu administrasi desa sendiri.

“ Yang rugi kalau terjadi keterlambatan adalah desa itu sendiri, maka kami terus menggeber kecamatan untuk tidak bosan menginstruksikan desa yang telat dalam menyusun persyaratan. Kalau DD terlambat otomatis laporan juga terlambat dan pembangunan tersendat,” imbuhnya. (ver)