Desa Diminta Sinkronkan Agenda Dengan Pemkab

228
Randi Pratama – Camat Kalianda, Erdiyansyah, S.H.,M.H. meyampiakan arahan kepada aparatur desa seluruh Kecamatan Kalianda mengenai sinkronisasi agenda desa dengan pemkab dan nasional.

KALIANDA – Pemerintah Kecamatan Kalianda menggelar sinkronisasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Kamis (4/4) kemarin. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Camat Kalianda itu membahas tentang penyusunan APBDes yang harus disinkronkan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan nasional.

          Sinkronisasi agenda juga harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan lokal desa. Misalnya desa yang terletak di sekitar wilayah pantai harus mencantumkan anggaran untuk kegiatan mitigasi bencana. Program tahun 2019 ini juga menekankan penguatan pemberdayaan masyarakat.

          Camat Kalianda, Erdiyansyah, S.H.,M.H. mencontohkan agenda yang sinkron dengan Pemkab Lamsel adalah program Open Defecation Free (ODF) atau perilaku buang air besar sembarangan. Pria yang akrab disapa Erdi ini menjelaskan bahwa ODF juga termasuk dalam penguatan pemberdayaan masyarakat.

BACA :  Rekayasa Lalin di Blackspot Mulai Hari Ini

“Untuk ODF juga kita targetkan tahun ini, semua yang berkaitan dengan penguatan masyarakat diprogramkan,” kata Erdi kepada Radar Lamsel, Kamis (4/4) kemarin.

Jika ada agenda desa yang berbeda dengan pemkab dan nasional, Erdi menegaskan hal itu sah-sah saja dilakukan. Pemerintah Kecamatan Kalianda akan mempertimbangkan jika agenda yang diprogramkan desa tersebut harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

“Ya, itu jadi pertimbangan kita. Intinya semua kalau bisa agenda desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional bisa tercermin dalam program desa,” katanya.

BACA :  Defisit APBD Tertolong SILPA 

Lebih lanjut, pria berkacamat ini mengatakan bahwa banyak program penguatan sumber daya manusia (SDM) di desa, misalnya promosi desa, keolahragaan, seni budaya, kepemudaan, keperempuanan, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Meski demikian, Erdi mengatakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi yang utama dengan persentase sebesar 60 – 70 persen.

“Ini kita bicara pemberdayaan, ya. Kalau infrastruktur sudah mantap. Kualitas sudah ada standar, tinggal melengkapi apa yang belum lengkap, seperti drainase dan pelengkap jalan cor yang sudah ada,” katanya. (rnd)