Desa Kunjir Validasi Penerima BLT DD

105
Beginilah situasi rapat validasi penerima BLT DD yang berlangsung di Balai Desa Kunjir, Minggu (10/5/2020) malam.

RAJABASA – Pemerintah Desa Kunjir telah menetapkan dana untuk penerima BLT yang dianggarkan dari dana desa (DD). Penetapan itu didapat setelah pemerintah desa bersama BPD, LPM, dan sejumlah tokoh masyarakat menggelar rapat pendataan dan validasi penerima bantuan BLT dana desa, pada Minggu (10/5/2020) malam di balai desa setempat.

Rapat tersebut untuk menindaklanjuti surat sekretariat Nomor: 414.1/1486/IV.13/2020
tentang pendataan dan validasi sasaran penerimaan BLT Dana Desa. Supaya data penerima tidak tumpang tindih. Sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 sehubungan dengan adanya wabah Covid-19.

“Desa melakukan kewajibannya mengalokasikan 30 persen dana sesa untuk BLT DD yang merupakan salah satu program jaring pengaman sosial penangan Covid-19,” kata Kepala Desa Kunjir, Rio Imanda, S.H.,M.H. kepada Radar Lamsel, Minggu (11/5/2020).

BACA :  Hadapi OPT, Petani Wajib Terapkan 6T

Rio menjelaskan rapat pada malam itu merupakan musyawarah desa khusus. Yaitu untuk finalisasi dari rapat rapat sebelumnya guna menetapkan data keluarga calon penerima BLT dana desa. Menurut Rio, baik pemerintah, lembaga, dan masyarakat desa menyetujui hasil rapat tersebut. Yang penting, penyalurannya tidak tumpang tindih dengan bantuan lain.

“Yang tidak tejaring di PKH diharapkan terjaring di BPNT. Begitu pula dengan BPNT, yang tidak ada diharapkan bisa masuk di BLT APBN (Kemensos). Kemudian yang tidak terjaring di APBN, diharapkan terjaring di BLT APBD. Terakhir, yang tidak terjaring di BLT APBD diharapkan terjaring di BLT DD,” katanya.

BACA :  Hadapi OPT, Petani Wajib Terapkan 6T

Kasi Pemerintahan Kecamatan Rajabasa, Sugeng, menyampaikan sejauh ini baru dua desa yang melaksanakan Rapat Pendataan dan Validasi sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Sugeng meminta semua desa melangsungkan rapat secepatnya supaya bisa menentukan hasil keputusan penerima manfaat.

“Paling lambat harus dilaksanakan sebelum tanggal 15 Mei 2020. Kalau di tanggal itu masih ada desa yang belum memiliki hasilnya, maka pencairan terancam ditunda. Kemudian baru bisa dicairkan lagi setelah Idulfitri nanti,” katanya. (rnd)