Dibawah Meri Dianti, PKK Desa Karang Sari Semakin Baik

65
Kepala Desa Karangsari Romsi

JATI AGUNG – Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Karang Sari terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu TP PKK yang paling aktif di Kecamatan Jati Agung.

Bahkan, dibawah kepemimpinan Meri Dianti Romsi eksistensi PKK Desa Karang Sari selama enam tahun belakang hingga saat ini sangat dinamis.

Seluruh kegiatan wajib PKK dilaksanakan dengan benar-benar tanpa ada rekayasa, bahkan banyak program-program inisiatif dari PKK itu sendiri diantaranya pelatihan pembuatan bros untuk merangsang ibu-ibu agar produktif menghasilkan kemudian pengajian di 10 dusun yang ada, pembinaan keluarga balita hingga rakor PKK.

Meri menambahkan, semua kegiatan PKK yang telah dianggarkan dalam APBDes harus dikerjakan sebagai bentuk tanggungjawab PKK dalam membantu masyarakat desa secara keseluruhan. “Kalau saya semua kegiatan dijalankan, termasuk penilaian administrasi PKK,” tuturnya.

Dukungan Penuh dari Kades Sangat Maksinal

KEGIATAN Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara jelas menyeburkam dapat dibiayai menggunakan dana desa. Pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran dana desa kurang lebih sepuluh persen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan itu.

BACA :  Bumisari Bangun TPT dan Jalan Rabat Beton 500 Meter

Hal tersebut diatur dalam Permendagri 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat. 

“Saya pribadi sangat yakin PKK bisa membantu kami dalam memperbaiki yang kurang didesa, bahkan dengan bantuan PKK semua kegiatan bisa terlaksana. Persoalan anggaran saya kira sudah ada aturannya,” tutur Kades Karang Sari Romsi.

Menurutnya, pengalokasian dana desa untuk mendukung program PKK telah lama dilakukan olehmua, Pemerintah desa mengalokasikan anggaran antara 10 – 15 persen dari total dana desa. Alokasi itu menyikapi perubahan aturan pemerintah tentang persentase alokasi dana desa. Pada anggaran sebelumnya, pemerintah menetapkan 80 persen untuk infrastruktur fisik dan 20 persen pemberdayaan. Tetapi kini diubah menjadi 70 persen untuk fisik dan 30 persen pemberdayaan masyarakat.
  
Dikatakan, tim PKK desa harus bisa menangkap peluang dari peningkatan alokasi untuk pemberdayaan itu untuk pengembangan berbagai program. “Caranya kawal dan aktif sejak musrenbang desa, lalu laksanakan dengan penuh tanggung jawab hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pengurus PKK bisa koordinasi dengan kasi dan kaur di desa,” tegasnya.

BACA :  Balai Desa Jatimulyo Disemprot Disinfektan

2020, Prioritaskan Atasi Stunting

Ketua Tim Penggerak (TP) Desa Karangsari Meri mengajak, seluruh lapisan masyarakat menerapkan pola hidup, pola makan, dan pola asuh yang tepat.

Hal itu agar karang sari keluar dari permasalah stunting yang akhir-akhir ini mengkhawatirkan.

“Kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pola hidup, makan dan asuh yang benar. Ini untuk mengatasi dan mencegah stunting,” kata dia.

Pola hidup yang dimaksud meliputi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta Open Defaction Free (ODF).

Setiap keluarga harus memiliki jamban, agar tidak buang air sembarangan.

Mencuci tangan sebelum masuk rumah, utamanya bagi petani dan peternak yang sering terpapar racun, pestisida dan bahan berbahaya lainnya. (adv)