Dinas PUPR Mohon Jadwal Ulang RDP, Komisi III: Jangan Dibiasakan!

31
ILUSTRASI

KALIANDA – Problem jembatan Desa Way Sari Kecamatan Natar, yang ambruk saat proses pembangunan berbuntut panjang. Namun rapat dengar pendapat (Rdp) antara Komisi III DPRD Lamsel, Dinas PUPR dan kontraktor CV. Neotama Karya Prima (NKP) untuk membahas persoalan ini terunda.

Penyebab gagalnya Rdp yang semula dijadwalkan digelar 12 Januari 2021 itu lantaran Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lamsel sebagai PPK pekerjaan tersebut jatuh sakit. Selain itu konsultan proyek tergolong gemuk di tengah pandemi itu juga sedang berada di luar kota.

Ini lantas memunculkan permohonan dari Dinas PUPR Lamsel yang memohon penjadwalan ulang terhadap Rdp tersebut. Permohonan Dinas PUPR Lamsel itu sempat membuat gerah sejumlah anggota Komisi III DPRD Lamsel meski akhirnya permohonan Rdp diklaim Ketua Komisi III Sulastiono bakal dijadwalkan pada Senin, pekan depan.

“ Kok dewan yang diatur. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan minta Rdp dijadwal ulang, mau ditaruh dimana marwah sebagai dewan kalau begini,” ujar personel Komisi III DPRD Lamsel yang gerah atas permohonan Dinas PUPR tersebut.

BACA :  Terganggu Tanah di Badan Jalan

Sementara Ketua Komisi III DPRD Lamsel Sulastiono mengatakan bahwa permohonan jadwal ulang Rdp itu dikabulkan oleh Komisi III DPRD Lamsel. Rencananya Rdp krusial menyangkut infrastruktur jembatan itu bakal digelar Senin, pekan depan.

“ Diundur Senin pekan depan. Kami juga memaklumi kalau ada Kabidnya sedang sakit dan konsultannya juga di luar kota. Siapa yang mau di Rdp? Tetapi jadi catatan juga bagi Dinas PUPR agar jangan dibiasakan. Karena kami (DPRD) menjalankan tugas sebagai wakil rakyat maka ditempuhlah Rdp,” pungkasnya.

Jika mundur lagi, legislator PDI Perjuangan asal Candipuro ini tak segang untuk tegas terhadap laku yang demikian tersebut. Menurutnya DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat Lamsel mesti bertindak, apalagi proyek tersebut menyedot APBD Lampung Selatan yang notabenne uang rakyat.

BACA :  Lelang Barang Rampasan Masih Koordinasi

“ Kalau masih molor lagi kami akan tegas. Artinya tak ada itikad baik jika sudah demikian maka sama saja merendahkan dewan,” tambahnya.

Hal senada dikatakan legislator Komisi III dari Fraksi Gerindra, Waris Basuki. Ia mengatakan dalam Rdp itu nanti konsultan maupun kontraktor wajib hadir. Keterangan dan komitmen mereka dengan tanggungjawab bakal dipegang oleh Komisi III.

“ wajib hadir, kalau tidak hadir artinya tidak beritikad baik. Keterangan dalam kehadiran mereka akan menjadi pegangan Komisi III DPRD Lamsel,” tandasnya.

Diketahui, CV Neotama Karya Prima kembali disentil Komisi III DPRD Lamsel lantaran kerjanya dianggap tak profesional. CV. NKP juga disebut Ketua Komisi III telah didenda akibat keteledoran mereka sendiri. (red)