Duh.. Disdagperin Lempar Kebijakan

46
ILUSTRASI

KALIANDA – Saling melempar kebijakan dalam pengawasan operasional SPBU ‘bandel’ menunjukan lemahnya kinerja jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, dalam regulasinya sangat jelas jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan pom bensin di wilayahnya masing-masing.

Regulasi yang mengatur kebijakan BBM Bersubsidi mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012. Dalam Perpres tersebut, selain memuat peraturan pengguna yang berhak memakai BBM bersubsidi, juga menjelaskan pemerintah merupakan delegasi yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasannya.

Sebab, persoalan kebutuhan BBM pada setiap daerah berbeda-beda volumenya. Sehingga, perihal itu juga melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait disetiap kabupaten/kota dalam hal koordinasi dan menyangkut berapa kebutuhannya.

Namun ironisnya, Disdagperin mengaku tidak punya kewenangan dalam melakukan tindakan terhadap praktik kotor pengecor BBM di SPBU 21.355.136 Kalianda. Mereka malah melemparkan hal tersebut kepada Bagian Perekonomian Setdakab Lamsel.

“Coba tanyakan dengan Bagian Perekonomian. Kalau kami ini hanya bisa memberikan himbauan kepada pengelola SPBU,” kata Kepala Disdagperin Lamsel, Yusri saat dikonfirmasi Radar Lamsel, Senin (21/9) kemarin.

BACA :  Kunjir Diproyeksi jadi Desa Maritim

Dia berjanji, bakal menurunkan jajarannya di bidang pengawasan untuk memantau operasional SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. “Besok (hari ini’red) kita akan himbau pengelola jika masih ada pelanggaran dalam operasionalnya,” imbuhnya.

Jika kedapatan melakukan pelanggaran apa tindakan Disdagperin? Yusri tak bisa menentukan sikap. Dia berdalih, jika yang bisa mengambil tindakan merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Nanti kita akan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Seperti aparat kepolisian atau yang berwenang. Kita disini hanya sebatas memberikan himbauan saja, tidak lebih dari itu,” tutupnya.

Dibagian lain, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lamsel, Maturidi Ismail justru terkejut saat mendengar informasi soal kewenangan dalam pengawasan SPBU. “Itu keweanagan Disdagperin, bukan perekonomian,” pungkas Maturidi via telepon.

Sebelumnya diberitakan, praktik pengecor roda dua, dan roda empat di SPBU 21.355.136 mulai tercium. Berbagai macam cara dilakukan demi memenuhi target pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang akan dijual kembali di kios-kios ataupun eceran. Jika sebelumnya tangki kendaraan roda dua banyak yang dimodifikasi, sekarang beda lagi.

BACA :  Hari Ini Hasil Rapid Tes Personel Polres Keluar

Kebanyakan pengecor membuat tangki nampak standar. Begitu pula dengan tangki mobil. Tetapi ada modus baru di balik sistem pengecoran yang sekarang. Pengecor motor, dan mobil mengambil langkah pertama dengan mengisi premium. Pengecor roda dua pergi ke tempat atau markas yang biasanya menjadi persinggahan mereka setelah mengecor.

Di tempat persembunyian ini, mereka menyiapkan beberapa jeriken yang dipakai untuk menampung bensin hasil coran. Caranya, mereka menyedot bensin dari tangki motor melalui selang kemudian dimasukkan ke dalam jeriken. Modus yang hampir sama juga dilakukan pengecor kendaraan roda empat. Bedanya, mereka menyembunyikan jeriken di dalam kendaraan.

Setelah mengisi bensin dengan operator, mobil pengecor menuju ke arah keluar. Kemudian masuk ke dalam antrean lagi. Ketika berada di posisi antre, mobil ini menggunakan mesin dengan selang untuk menyedot bensin di dalam tangki. Kemudian mengalir masuk ke dalam jeriken yang sudah disiapkan.

“Kalau mobil, kan enak enggak keliatan nyedotnya di dalam mobil,” kata sumber Radar Lamsel, Minggu (20/9/2020). (idh)