Edy Kesal, Puluhan Ribu DP4 Tak Dikenal

51
ILUSTRASI

KPU: Salah Input ke SIDALIH Picu Invalid

 

KALIANDA – Menjelang tahapan penetapan nomor urut bagi Pasangan Calon (Paslon), KPU Lampung Selatan menegaskan bahwa perbedaan puluhan ribu Daftar Pemilih Sementara (DPS) berkurang dibandingkan dengan DPPPP(DP4) atau DPT Pileg 2019 lalu disebabkan oleh sejumlah faktor.

Itu disampaikan Komisioner KPU Lamsel Asma Emilia. Kepada Radar Lamsel ia menjelaskan proses sejak diturunkannya DP4 pada 23 September lalu sejumlah 753.436. DP4 per september tersebut sudah berkurang apabila dibandingkan dengan DPT Pileg 2019 sejumlah 759.195.

Selanjutnya data tersebut disinkronisasi dengan DP4 dengan menambahkan pemiloih pemula atau pemilih baru serta memutakhirkan data pemilih.

“Tahapan sempat ditunda dua bulan, kemudian Kemendagri menyerahkan lagi data tambahan karena Pilkada ditunda selama dua bulan karena covid, lalu ditetapkan lagi Pilkada 9 Desember 2020. Data 3.623 data tambahan selama 3 bulan masuk dalam pemilih pemula, maka jumlah pemilih hasil sinkronisasi sebanyak 744.681,” jelasnya.

Angka 744.681 marupakan data hasil sinkronisasi awal sebelum pencoklitan. Kemudian ia menjelaskan analisis sinkronisasi seperti; cek ganda kemduian NIK KK tempat tanggal lahir, nama invalid.

“ Itu adalah yang dilakukan selama proses itu, invalid yang dimaksud misalkan kurang  NIK dan KK berkurang angka satu saja itu invalid, jadi ngetiknya harus pas 16 digid gitu lho. Tempat tanggal lahir saja salah garis itu invalid, itu terjadi ketika pas proses penginputan,” jelasnya.

Hasil sinkronisasi 744.681 itu yang diturunkan untuk bahan coklit kemudian berkurang 42.371 dengan rincian meninggal 13.018 orang, ganda alias terdata dua kali sejumlah 1.311, yang dibawah umur belum berusia 17 tahun sebanyak 153 orang, lalu pindah domisili sebanyak 19.200.

Sementara dari DP4 bahan coklit tersebut terdapat puluhan ribu pemilih tak dikenal mencapai 27.629 orang. Kemudian ada yang diterima menjadi TNI sebanyak 110 sementara diterima menjadi Polri 58 orang, ada pula hak pilihnya yang dicabut sebanyak 22 orang, kemudian bukan pendataan kembali sesuai dengan domisili sejumlah 125.338 orang.

“27.629 tidak dikenal itu baik dari RT/RW, Kades, perangkat desa tidak menemui nama tersebut jadi nama tersebut ada tetapi orangnya entah dimana,  didatangi misalnya rumah kontrakan kosong, atau ruko yang sudah tidak terpakai itu termasuk tidak dikenal,” ujarnya.

Masih kata Asma, pada saat coklit terdapat pemilih baru ditemukan 144.461 orang maka hasil coklit yang ditetapkan sebagai DPS sejumlah 702.310 orang, data tersebut fluktuatif alias masih bisa berubah dalam masa tanggapan masyarakat.

BACA :  Sepakat, Tiadakan Portal

“ Data itu masih bisa berubah, bisa bertambah atau berkurang seusai dengan tanggapan publik pada masa perbaikan. Maka data itu fluktuatif bisa naik bisa turun karena di desa desa biasanya pemilih yang meninggal itu ada,” urainya.

KPU mengakui invalid tersebut terjadi pada saat proses penginputan ke sistem SIDALIH. “ Kalau invalid bukan masyarakatnya yang invalid bukan tetapi, saat proses penginputan ke SIDALIH, misalnya salah ketik, NIK 16 digid, misal diujung NIK terdapat  angka nol sebanyak 4 digid tetapi diinput hanya nol tiga digid atau salah spasi saja maka SIDALIH nya eror, kita sandingkan DP4 dengan DPT kan ketahuan mana yang ganda, itu harus di cut ada yang meninggal tetapi masih masuk. Kenapa begitu? Karena nama seperti yang meninggal itu tidak dihapus, dan itu tetap terdata di DP4 kalau tidak dibuang,” Pungkasnya.

Kepala Disdukcapil Lamsel, Drs. Edy Firnandi, M.Si., menyayangkan minimnya koordinasi KPU dengan Disdukcapil yang tahu persis data-data wajib KTP. Semestinya KPU melakukan koordinasi dengan Disdukcapil jika terdapat persoalan dalam masa pencoklitan. Sebab, penyelenggara sebelumnya telah memiliki acuan berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

“Penyelenggara memang diberikan akses untuk melakukan pengecekan data calon pemilih dari DP4 itu tadi. Tetapi sejauh mana mereka bisa mengaksesnya kami tidak tahu, makanya koordinasi mana data yang invalid akan kita jelaskan mana data yang tidak dikenal bisa kita jelaskan, jangan malah cenderung menyudutkan petugas DP4 ketika ditemukan perbedaan yang mencolok antara DPT Pileg 2019dengan DPS Pilbup,” cetusnya.

Edy menerangkan, soal teknis dan mekanisme pencoklitan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, kegiatan pencoklitan turun ke lapangan tinggal mengkoreksi dari DP4 yang menjadi acuan. Jadi, mereka tinggal melaporkan ketika ada data yang tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan DP4.

“Kalau tidak salah Mendagri memberikan data pada 23 Januari 2020 ke KPU Pusat. Setelah dianalisa oleh KPU Pusat diberikan ke KPUD yang namanya DP4. Lalu, mereka turun ke lapangan melakukan coklit dari DP4 itu. Kalau dari DP4 itu ada namanya, tetapi orangnya yang bersangkutan tidak ada bawa ke kita. Kita telusuri data dari NIK itu sendiri. Baru ketahuan nanti invalid atau tidaknya itu. Kalau tidak salah jumlah DP4 itu sekitar 750.000 jiwa lebih,” terangnya.

BACA :  Sosialisasi Netralitas Pilkada Sasar Kades

Problem ini ditanggapi oleh Liaison Officer (LO) Tony Eka Candra – Antoni Imam, Yusro Hendra Perbasya, S.P., M.M. Ia mengatakan KPU mesti benar-benar cermat dalam proses tersebut sehingga dapat turut mengakomodir pemilih yang sebelumnya belum terdaftar.

“ Kita percayakan kepada KPU soal penyelesaiannya. Karena proses dari DPS ke DPT masih panjang hingga Desember mendatang, bicara angka-angka perbandingan DPT Pileg dengan DPS mesti memegang data maka kita percayakan ke KPU urusan tersebut,” ujar Yusro Hendra Perbasya yang juga mantan Komisioner KPU Tanggamus.

Selisih jumlah mata pilih yang mencapai puluhan ribu yang ditetapkan KPUD Lampung Selatan, dalam Data Pemilih Sementara (DPS) terus mendapat sorotan publik.

 

Namun, salah satu kubu pasangan calon (paslon) H. Nanang Ermanto dan Pandu Kusuma Dewangsa justru memanggapi santai perihal tersebut. Bahkan, pihaknya justru memiliki keyakinan jika pihak penyelenggara pemilu di kabupaten ini akan bekerja secara profesional.

“Kita berkeyakinan jika KPUD akan melaksanakan tahapan-tahapan pilkada 2020 dengan baik dan profesional. Jadi kami tidak menanggapi soal selisih DPS yang jumlahnya 56 ribuan itu,” ungkap Liaison Officer (LO) Nanang – Pandu, Edy Setiawan, S.Sos,  Setiawan via telepon, Selasa (22/9) kemarin.

Saat disinggung jika sebagian besar mata pilih yang tak masuk dalam DPS merupakan lumbung suara paslonnya, Edy enggan berspekulasi. Dia justru beranggapan, jika penyelenggara pemilu bakal melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel.

“Kita tidak ingin berandai-andai. Kita percaya KPU  sebagai penyelenggara bakal transparan dalam menyelesaikan seluruh tahapan pilkada ini. Kami selalu ada di pihak penyelenggara, apalagi dalam hal ini ada Bawaslu yang juga akan bersinergi bersama mensukseskan pesta demokrasi ini,” bebernya.

Di samping itu, Edy melanjutkan, jika dalam persoalan ini masih ada berbagai tahapan yang tengah ditempuh. Mulai dari tahapan DPS Hasil Perbaikan hingga Data Pemilih Tetap (DPT).

“Toh tahapannya dalam hal mata pilih masih bergulir. Kita tunggu saja kinerja KPU. Kita jangan tergesa-gesa sampai penyelenggara menyelesaikan tugasnya,” pungkasnya.

Dari dua L.O hanya L.O Hipni – Melin, Budi Setiawan yang belum memberikan tanggapannya soal perbedaan antara DPT Pileg 2019 dengan DPS Pilbup 2020 atau antara DP4 dengan DPS Pilbup 2020 yang angka pemilihnya sedang menurun drastis. Dihubungi ponselnya Budi belum mersepon. (red)