Harga Getah Karet Turun, Petani Pilih Tanam Jagung

1540

SRAGI – Komoditi hasil perkebunan karet dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tidak hanya hasil yang didapat tapi juga harga getah karet terus mengalami penurunan.
Hasil yang kurang memuaskan itu, banyak petani di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sragi memutuskan untuk beralih ketanaman hortikultura jagung. Mereka menilai bercocok tanam jagung dinilai lebih meguntungkan dibanding hasil perkebunan karet.
Saat ini harga getah karet tingkat petani Rp6 ribu perkilogram. Penurunan ini terjadi sejak empat tahun terakhir yang sebelumnya mencapai Rp10 ribu perkilogram. Padahal, menurut petani perkebunan karet, harga yang ideal untuk menutupi biaya operasi sekitar Rp8.500 – Rp10.000 perkilogram.
Ilal (27), petani karet warga Desa Sumber Agung mengatakan, sebanyak 1.500 batang pohon karet di dua hektar lahan miliknya terpaksa ditebang. Dia memilih mengganti kebun karet ke tanaman jagung.
“Harga getah karet terus turun dari tahun ke tahun. Saya terpaksa beralih ke tanaman jagung. Kebun karet seluas 2 hektar sudah saya tebang,” kata Ilal, Selasa (28/6).
Senada dikatakan Made Latre (50) pemilik 1 hektar lahan perkebunan karet di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sragi. Dirinya terpaksa menembang 700 batang karetnya karena hasil dari menyadap getah karet tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. “Saya terpaksa menebang kebun karet karena sudah tidak bisa menutupi kebutuhan rumah tangga dari hasil menjual getah karet,” kata Made Latre.
Made Latre menjelaskan, jika diakumulasikan besarnya biaya operasional menyadap getah karet dan perawatan tidak lagi sebanding dengan harga getah karet ditingkat petani.
“Jika saya hitung, biaya perawatan kebun karet dalam dua bulan sekali mencapai Rp1,2 juta. Sedangkan hasil panen satu bulan sekali dari 700 batang karet hanya 1 kuintal getah karet dengan harga jual Rp1,2 juta. Dengan demikian hasil pertiga bulan hanya Rp3,5 juta, jika dipotong biaya oprasional saya hanya mendapat pengahsilan Rp 1 juta perbulanya,”tutur Made Latre.(yan)

BACA :  BPKP Awasi Keuangan dan Pembangunan Daerah