Infrastruktur Malangsari Belum Maksimal

58
Ist - Musyawarah Desa (Musdes) Malangsari yang membahas pembangunan infrastruktur yang tertunda dan akan menjadi prioritas di tahun 2021, Jumat (7/8).

TANJUNG SARI – Pembangunan Infrastruktur di desa tahun 2020 belum dapat teralisasi dengan maksimal. Sebab, sebagian Dana Desa (DD) dialokasikan bagi penanggulangan wabah covid-19. Hal itu mejadi pembahasan utama saat Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Jumat (7/8).

 

Kepala Desa Malangsari, Supriyadi menerangkan jika pembangunan infrastruktur di desa tersebut yang belum terealisasi di tahun 2020 akan diprioritaskan pada tahun 2021 mendatang.

 

“Pembangunan infrastruktur tahun 2020 itu dialokasikan untuk corona. Jadi infrastruktur yang belum terealisasi di tahun 2020 akan di prioritaskan dan didanai tahun 2021,” Terangnya kepada Radar Lamsel usai Musdes di Balai Desa Malangsari.

BACA :  Hebat, Jadi Kadus Lewat Pilihan Warga!

 

Lanjutnya dia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang tertunda dan akan direalisasikan di tahun 2020 berupa jalan rabat beton. Selain itu, anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD di desa tersebut juga memangkas beberapa kegiatan pemberdayaan.

 

“Pembangunan yang terpending rabat beton Jalan Teratai Dusun I, Jalan Putra Dewo Dusun IV dan Jalan Kedamaian. Untuk PKK juga tidak ada, dan yang masuk APBDes olahraga dan kesenian tidak diadakan, termasuk Syafari Ramadhan juga tidak dilaksanakan karena terpangkas untuk BLT semua,” Ujarnya.

BACA :  Satu Positif, Sekeluarga Dirapid Tes

 

Sementara, desa tersebut juga tidak mengadakan perayaan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus mendatang.

 

“Untuk 17 Agustus bisa melaksanakan tetapi maksimal 20 orang, untuk Desa malangsari tidak melaksanakan tapi tetap memeriahkan dengan pemasangan patok dan umbul-umbul. Untuk itu kita juga akan bersepeda dengan atribut merah putih bersama masyarakat mengelilingi Desa Malangsari,” Imbuhnya.

 

Kendati demikian, penundaan pembangunan infrastruktur di desa itu sudah disepakati oleh seluruh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat.(cw1)