IRT Ngelurug Kantor Desa Sidorejo

70
Shofyan – Puluhan ibu-ibu rumah tangga warga Dusun VII, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, ngelurug balai desa setempat, menuntut keadilan, ihwal penyaluran bantuan sosial, di dusun VII, Senin (14/9)

SIDOMULYO – Para ibu rumah tangga (IRT) warga Dusun VII, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo ngelurug kantor desa setempat, Senin (14/9).

Kedatangan puluhan ibu -ibu itu menuntut keadilan kepada aparatur desa setempat soal penyaluran program bantuan pemerintah selama masa pandemi terhadap warga tidak mampu di dusun mereka.

Mereka menilai, aparatur desa terkesan tidak transparan dan tebang pilih dalam melakukan pendataan pengusulan calon keluarga penerima program bantuan pemerintah itu.

Pasalnya, menurut mereka banyak keluarga penerima program bantuan sosial pemerintah tersebut diketahui merupakan keluarga terdekat aparatur desa setempat saja. Dengan begitu, banyak warga yang dinilai layak menerima bantuan tapi tidak menerima bantuan.

Dahlia (22), salah satu IRT mengatakan, semenjak digelontorkanya enam program jalur bantuan oleh pemerintah yakni, Sembako, program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langusng Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun BLT APBD, dimasa pandemi gelobal saat ini, dirinya belum pernah mendapatkan bantuan tersebut.

“ Ya mas suami saya pekerja serabutan. Semenjak Covid-19, saya dan suami kesulitan ekonomi. Tapi sampai hari ini belum tersentuh bantuan BLT DD, BST, PKH dan BPNT,” terangnya kepada Radar Lamsel, Senin (14/9).

BACA :  Onderlagh Sejak 2010 Urung Tersentuh APBD

Ia menuturkan, kedatangannya bersama ibu-ibu rumah tangga dari Dusun VIIingin menuntut keadilan kepada aparatur desa. “ Kedatangan kami ke balai desa, ingin mempertanyakan kejelasan nasib kami warga tidak mampu yang layak menerima bantuan, tapi sampai hari ini tidak terdata dan belum mendapat bantuan pemerintah, kepada pak Kades,” jelasnya.

Senada juga diungkapkan Ani (27), ibu rumah tangga lainnya. Menurutnya, warga menduga penyaluran bantuan dari pemerintah kepada warga tidak mampu di dusun tersebut tumpang tindih (penerima bantuan mendapat dobel) dan penerima bantuan banyak dari kalangan keluarga aparatur desa saja.

“Kami juga menduga, penerima bantuan dari pemerintah itu doubel. Bahkan penerima bantuan banyak dari kalangan keluarga RT dan Kadus saja,” jelasnya.

Ani berharap, keluhan yang mereka sampaikan langsung  mendapat tanggapan dan respon positif serta solusi terbaik bagi aparatur desa. “ Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di dusun kami. Bila keluhan kami tidak ditanggapi, kami kembali akan mendatangi balai desa untuk meminta kejelasan,” tandasnya.

BACA :  Demi Keluarga Nelayan Hadapi Cuaca Buruk

Sementara, Kepala Desa Sidorejo Tomi Yulianto saat dikonfirmasi terkait persolan tersebut membantah pendataan dilakukan secara tidak transparan. “Terkait keluhan warga, tentang adanya penerima bantuan hanya kalangan keluarga apartur desa saja, itu bohong, itu gak ada,” kata Tomi Yulianto.

Tomi Yulianto juga membantah penerima bantuan dari pemerintah itu double. “Kita juga sudah menjelaskan kepada warga, bahwa tidak ada penerima program menerima bantuan double. Sebab, itu menyalahi aturan. Penerima bantuan memang sempat ada yang double, namun hal itu sudah kami benahi semua,” kata Tomi Yulianto.

Meski begitu, Kepala Desa Sidorejo itu menyambut baik usulan yang disampaikan oleh warganya tersebut. Dimana ia berjanji akan berupaya maksimal untuk memperjungkan nasib warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan, didusun tersebut.

“ Ya, keluhan warga ini akan kami perjuangkan. Proses pendataan pun segera kami mulai, untuk kemudian diusulkan sebagai warga tidak mampu penerima program bantuan. Insyaallah hal ini segera ada soslusinya,” pungkasnya.(CW2)