Kapolda Baru, Hendro Gantikan Purwadi

17
ILUSTRASI

Irjen Pol Hendro Sugiatno resmi menjabat Kapolda Lampung. Mantan Asrena Kapolri ini menggantikan Irjen Pol Purwadi Arianto. Acara serah terima jabatan Kapolda Lampung ini dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kamis (4/3).

Sertijab Kapolda Lampung dilaksanakan bersamaan dengan sejumlah kapolda daerah lain. Sebanyak 19 pati Polri melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat. Sertijab ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/ 318/ II/ KEP/ 2021 tanggal 18 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat baru yang dilantik. Terutama masalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. “Pejabat baru agar melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro bagi yang masuk dalam 7 Polda, sedangkan yang lain melaksanakan kegiatan imbangan,” pesan orang nomor satu di Polri ini pada para pejabat baru yang dilantik terutama Kapolda yang melaksanakan PPKM.

BACA :  Pembantu PPN Hanya di KUA Terpencil

Jenderal bintang empat itu mengingatkan munculnya varian Covid-19 baru yang sangat cepat penyebarannya. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk mengantisipasi. Mantan Kapolda Banten ini juga meminta jajarannya untuk cepat melakukan 3T yaitu testing, tracing dan treatment. “Pastikan anggota melaksanakannya dengan baik. Berikan reward bagi anggota yang telah melakukan zona merah menjadi zona hijau,” katanya seperti dikutip dari humas.polri.go.id.

Koordinasi penanganan Covid-19 dengan unsur forkopimda, sambung Sigit, juga sangat penting dilakukan agar kasusnya dapat segera menurun. Mantan Kabarareskrim Polri ini juga meminta agar jajarannya selalu mengawal program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berlangsung.

BACA :  BPKP Awasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Selain program penanganan Covid-19, Sigit juga memerintahkan jajarannya membantu pemerintah mengawal program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

“Laksanakan, pengawasan dan pendampingan program dari pemerintah seperti UMKM. Proyek padat karya oleh pemerintah pusat maupun daerah berikan pendampingan agar dikawal,” ucapnya.

Anggota Polri, lanjut Sigit, juga diminta mendengar keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional. “Semoga perkembangan ekonomi bisa kembali normal maka perlu pendampingan dengan baik,” harapnya.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya soal penanganan perkara dengan mengedepankan restorativ justice, agar rasa keadilan dirasakan dan diawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan. “Lalu tentang mafia tanah seperti pengembangan perkebunan dan lain-lain mohon jadi perhatian,” katanya. (rnn)