GEDONGTATAAN – Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Kesehatan, kenaikan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2018 lalu tercatat kasus DBD sebanyak 232 penderita selama satu tahun, saat ini tahun 2019 untuk Bulan Januari saja sudah tercatat sebanyak 142 penderita.
“Hal ini membutuhkan perhatian kita bersama, karena sejatinya penyakit tersebut hanya dapat diatasi dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara serentak dan Gerakan “3M Plus”. Untuk itu saya mengingatkan kembali agar Jumat bersih dapat terus di galakkan baik ditingkat OPD, Kecamatan, Desa bahkan sampai dengan Dusun dan RT, sesuai dengan Surat Himbauan Antisipasi Demam Berdarah Dengue yang telah dikirimkan beberapa waktu yang lalu,” ujar Sekdakab Pesawaran, Kesuma Dewangsa, Senin (18/2).
Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2019 ini ia juga mengharapkan agar seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas, Klinik, Dokter Umum Praktik Mandiri, Dokter Gigi Praktik Mandiri, harus sudah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP. “Untuk mewujudkan hal tersebut, saya menghimbau, bangun sinergi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah demi tercapainya pelayanan yang bermutu untuk masyarakat di Kabupaten Pesawaran ini,” jelasnya.
Sebab, dikatakanya, pembangunan di Kabupaten Pesawaran mengacu pada upaya pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, dimana keduanya harus dilakukan secara seimbang dan berkesinambungan. Khusus pada sisi pembangunan non fisik Pemerintah Kabupaten Pesawaran menitik beratkan pada upaya pendidikan dan upaya kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
Pada tahun ke-3 kepemimpinan Dendi Ramadhona selaku Bupati dan Eriawan selaku Wakil Bupati Pesawaran dengan salah satu Misi kami yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Kesehatan, menerjemahkan hal tersebut dengan mengacu pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
“Hal tersebut harus mampu kita sinergikan dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah terkait, seperti Dinas PPKB, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPJS Kesehatan, Camat sampai dengan Aparat Desa dan Kader,” tandasnya. (Rus)
