Kemensekneg Keluarkan Izin Prakarsa

961
Istimewa For Radar Lamsel – Tim Formaster 1 Waypisang menggelar audiensi dengan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensekneg Dadan Wildan (Baju Batik Merah) belum lama ini.

Formaster 1 Waypisang Audiensi dengan Kemensekneg

KETAPANG – Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung forum masyarakat register (Formaster) 1 Way Pisang kembali menggelar pertemuan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg) pada 31 Januari lalu.

Pertemuan tim Formaster 1 Waypisang yang dipimpin Suyatno dan sejumlah kades (Kades Kemukus Imam Junaidi, Kades Karangsari Sulistiono, Kades Lebungnala Ajun Wiyono, Kades Sumbersari dan Candra Irawan) diterima langsung Kepala Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensekneg Dadan Wildan diruang kerjanya.

Hasil audiensi tersebut, tim Formaster 1 Waypisang mendapat informasi bahwa Kemensekneg sudah mengeluarkan izin Prakarsa sesuai permintaan empat kementerian (Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menkumham) yang menangani masalah pembebasan kawasan hutan register 1 Waypisang yang diduduki masyarakat puluhan tahun.

BACA :  Sensus Penduduk Online Diperpanjang

Ketua tim Formaster 1 Waypisang Suyatno mengatakan, izin prakarsa yang diminta empat kementerian tersebut untuk menindaklanjuti izin penyusunan draf dan pengajuan Perpres. “Dengan dikeluarkannya izin prakarsa oleh Kemensekneg, artinya Kemensekneg merespon keinginan empat kementerian yang mengeluarkan peraturan bersama (Perber),” kata Suyatno kepada Radar Lamsel, Kamis (2/2) kemarin.

Setelah izin prakarsa itu dibuat, lanjut Suyatno, empat menteri yang terlibat akan menyusun draf pengajuan Perpres kepada Presiden RI. “Kami juga mendapat informasi bahwa Deputy Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan akan menggelar rakor bersama empat menteri terkait dengan melibatkan pemerintah daerah dan Formaster 1 Waypisang selaku pihak pemohon. Kita akan kawal terus persoalan ini sampai tuntas,” tutur Suyatno.

Suyatno menambahkan, sambil menunggu undangan pertemuan selanjutnya, pihaknya akan mempersiapkan materi yang dibutuhkan pemerintah sebagai landasan untuk membebaskan kawasan register 1 waypisang yang sudah puluhan tahun ditempati.

BACA :  Izin Melantik Terhambat

“Pemerintah desa yang ada dalam kawasan register 1 waypisang ingin memperjelas batas-batas desa dan fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, sekolah, gedung kesehatan dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung kebijakan pemerintah,” terangnya.

Kepala Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang Imam Junaidi menambahkan, pihak Kemensekneg telah menerima surat tembusan dari KPK terkait hasil penyelidikan dan verifikasi lahan register 1 Waypisang. “Saat ini kami menunggu undangan rapat koordinasi untuk membahas tindaklanjut pembebasan lahan register 1 Waypisang bersama empat menteri yang terlibat. Kami akan terus kawal persoalan ini sampai selesai dan ada keputusan tentang hak masyarakat,” ujarnya.

Diketahui ada 16 desa yang masuk ke kawasan hutan register 1 Waypisang. Yakni, Kecamatan Penengahan 1 desa, Kecamatan Ketapang 6 desa, Kecamatan Palas 2 desa dan Kecamatan Sragi 7 desa.(man)