Ketua Apdesi: Paslon Jangan Desak Kades!

31
Ist. For Radar Lamsel – Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi menyampaikan sambutan pada sosialisasi netralitas Kepala Desa/Kelurahan yang digelar di Kampoeng Wisata Tabek Indah, Kecamatan Natar, Kamis (22/10) kemarin.

Netralitas Kades Kemurnian Pilkada 2020

TANJUNG BINTANG – Menjunjung Netralitas bagi setiap Aparatur Desa merupakan kunci kesuksesan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lama lagi akan diselenggarakan, tepatnya tanggal 9 Desember mendatang.

Oleh sebab itu, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDesi) Kecamatan Tanjung Bintang, Sugito menegaskan untuk seluruh Aparatur Desa di Kecamatan tersebut agar menjunjung Netralitas.

“Saya himbau untuk seluruh Kepala Desa, khususnya yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang untuk tetap Netral dalam Pilkada,” Ucapnya kepada Radar Lamsel melalui panggilan WhatssApp, Kamis (22/10).

Sementara, jika didapati Aparatur Desa yang memihak kepada salahsatu Pasangan calon (Paslon), maka pihaknya tidak akan bertanggung jawab dengan sanksi yang akan diberikan.

“Saya nggak ikut campur jika ada temuan dari Bawaslu ataupun rekan-rekan media jika ada Aparatur Desa khususnya di Tanjungbintang yang melanggar. Sanksinya itu menjadi tanggung jawab masing-masing,” Kata dia.

Kendati demikian, larangan bagi Aparatur Desa yang mendukung salahsatu Paslon sudah jelas tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sementara, bagi pelanggar akan diberikan sanksi pidana paling ringan satu bulan dan paling lama enam bulan serta denda paling banyak Rp 6.000.000.

“InsyaAllah seluruh Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang Netral, tidak memihak kepada salahsatu Paslon. Artinya kita tetep punya pilihan tetapi tidak perlu di ungkapkan di khalayak,” Pungkasnya.

Masih kata Sugito, dia juga berpesan Kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Lampung Selatan untuk tidak terlalu mendesak Kades. “Kami juga minta kepada Paslon untuk tidak mendesak para Kades,” Tuturnya.

BACA :  Linmas Dapat Peran Lagi di Pilkada

Sebanyak 71 kades yang ada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Tanjung Sari dan Jatiagung hadir langsung dalam kegiatan yang digelar Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Lamsel di Kampoeng Wisata Tabek Indah, Kecamatan Natar.

Kegiatan sosialisasi ini digelar untuk mencegah pelanggaran terhadap kades agar tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik. Sebab, netralitas sosok pemimpin sangat diperlukan demi keharmonisan serta terciptanya kepala daerah yang menjadi pilihan rakyat.

Menurut Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi, kades sebagai simbol birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa memiliki peran penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat.

“Tentunya, kades harus menjaga kondisi masyarakat yang homogen dari berbagai latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi, maupun pandangan politik. Dengan demikian proses demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti kita ketahui, masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk dari kepala desa,” tegas Hendra dalam arahannya.

Dia menambahkan, jika kades terlibat dalam politik prastis tentu sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Sebab, dipastikan bakal menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat.

“Sekali lagi kami tekankan agar kades menjadi sosok dibarisan tengah dengan cara menjaga netralitas. Berikan pemahaman yang baik kepada masyarakatnya tentang pilkada. Bukan dengan mempengaruhi atau mengarahkan kepada salah satu paslon. Sebab, jika kedapatan dan cukup bukti maka akan kami tindak sesuai aturan undang-undang,” tukasnya.

BACA :  Budidaya Maggot Topang Pilar Keempat STBM

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Darmawan Purba, S.I.P.,M.I.P yang menjadi narasumber dalam sosialisasi kali ini menyampaikan, netralitas kades adalah sikap menjaga kemurnian dalam ajang pilkada langsung. Kepala desa harus menegakkan UU Desa guna mencapai tujuan pembangunan desa yang ditopang oleh kebersamaan dan kekompakan warga desa.

“Kepala Desa itu tugasnya menjaga sikap untuk tujuan yang murni melindungi warganya. Sebagaimana UU Desa tugasnya focus membangun desa dan warganya supaya dalam rasa kebersamaan,” kata Darmawan.

Selain itu, imbuhnya, tidak kalah penting kemurnian yang harus dijaga adalah tata nilai, suasana guyub, kebersamaan dan gotong royong, ini harus dirawat oleh kepala desa, dengan netralitas kepala desa akan terhindar dari gesekan kepentingan partikular.

“Ketika kita bicara tentang desa maka yang tergambar dalam kepala kita adalah terjaganya tata nilai, suasana guyub, saling gotong royong, nah inilah yang harus betul-betul dijaga dan dipelihara dengan baik oleh Kepala Desa,” imbuhnya.

Masih kata Darmawan, sebagai orang yang di nomor satukan di wilayahnya kades harus menjaga amanah warga desa untuk selalu taat aturan. Sehingga, terhindar dari sanksi administratif ataupun pidana jika melakukan pelanggaran karena tidak netral.

“Justru diharapkan agar kades dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk menjaga proses pilkada ini demokratis. Serta terbebas dari politik uang sehingga menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” pungkasnya.(rif/idh)