Lamsel Raih Peringkat IV

190
Idho Mai Saputra - Satgas Korwil III Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Uding Juharudin, memberikan pemaparan pada rapat koordinasi supervisi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jum’at (26/4) pekan lalu.

Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui Aplikasi MCP

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil menduduki peringkat IV se-Provinsi Lampung dalam mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Monitoring Centre For Prevention (MCP). Hal yang sangat baik ini perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan publik di Kabupaten Khagom Mufakat ini.

Hal ini ditegaskan Satgas Korwil III Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Uding Juharudin, dalam rapat koordinasi supervisi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (26/4) pekan lalu.

Uding menegaskan, untuk peringkat 1 se-Provinsi Lampung dalam program yang diterapkan lembaga antirasuah ini diduduki Pemerintah Provinsi Lampung. “Dari capaian MCP Lampung Selatan berada diposisi keempat, ini sudah cukup baik. Mudah-mudah dengan rapat koordinasi dan evaluasi sepanjang tahun 2018, diakhir tahun 2019 nanti prestasi Lampung Selatan bisa semakin meningkat,” kata Uding dalam paparannya.

BACA :  Isi Kepala Bakal Calon Pemimpin Diuji

Dia menjelaskan, capaian MCP atau program pencegahan korupsi dalam manajemen pemerintahan yang dimaksud, merupakan tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang meliputi 8 sektor area intervensi. Mulai dari  Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimaslisasi Pendapatan Daerah, dan Barang Milik Daerah.

Uding mengungkapkan, meskipun secara keseluruhan hasil evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada Pemkab Lampung Selatan dinilai cukup baik, namun menurutnya masih terdapat beberapa sektor yang perlu ditingkatkan. “Kita tidak boleh puas begitu saja. Karena, pelanggaran korupsi ini terjadi bukan karena niat. Bisa saja unsur ketidaksengajaan atau semacamnya. Tetapi, tetap saja kelanggar hukum,” bebernya. 

Dia menginstruksikan, Plt Bupati Lampung Selatan agar mendorong Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  lebih optimal dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik dengan cara sendiri-sendiri, maupun terintegrasi dengan melibatkan OPD lainnya. Sehingga indikator dalam area intervensi dapat tercapai secara maksimal.

BACA :  Kapolres Bakal Razia Narkoba di Lapas

“Artinya mari kita bersama-sama memperbaiki ini, supaya nanti 2019 pringkatanya jangan anjlok, minimal bisa bertahan atau bisa lebih bagus lagi. Karena nanti disitu (aplikasi MCP’red) bisa dilihat permasing-masing kabupaten/kota,” tukasnya.

Sementara, Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto mendukung penuh program KPK tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi kesempatan bagi para OPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi, dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Tentunya ini salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Mengingat program kita adalah mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Nanang dalam sambutannya. (idh)

BAGIKAN