Lobi Senayan Cabut Moratorium

65
Rifky - Warga se-Kecamatan Merbau Mataram sangat bersemangat sambut DOB Kabupaten Bandar Lampung, Selasa (3/12).

MERBAU MATARAM – Lobi melobi untuk memuluskan perwujudan Daerah Otonomi Baru (DOB) bakal ditebar Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) Kabupaten Bandarlampung.

          Upaya lobi-lobi akan mulai disisir dari kelas fraksi-fraksi di parlemen Lampung Selatan, lobi pamungkasnya berada di Senayan. Sebab, DPR RI yang berhak mencabut morari (penundaan) berupa moratorium yang disematkan untuk wilayah barat Indonesia.

          Ketua TPPD Kabupaten Bandarlampung H. Puji Sartono mengatakan bahwa tim itu terdiri dari anggota-anggota dari berbagai fraksi. Untuk memperlancar pemekaran, TPPD meminta persetujuan dan dukungan dari setiap ketua dimasing-masing fraksi.
          “Adapun kita di pusat, bukan hanya sekedar menunggu PP nomor 78, kita tetap akan melakukan lobi-lobi khusus, masing-masing anggota kami dari setiap partai mempunyai link khusus untuk mencapai pusat yang memiliki pendekatan dengan Kemendagri, kalau segala persyaratan sudah lengkap, kita sudah memposisikan pengajuan itu untuk prioritas yang lebih atas,” ujar Puji kepada Radar Lamsel, Selasa (3/12) di Merbaumataram.
          Menurutnya, adanya perubahan struktur DPR RI yang baru dapat membawa kebijakan-kebijakan yang baru. Dia mengatakan, jika kalau moratorium dapat dicabut proses pemekaran akan dapat lebih dipercepat.
          “Sangat tidak menutupi kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan baru dan hasil rapat baru. Setiap DPR RI itu membawa aspirasi dari daerahnya masing masing. Kalau mereka menyampaikan aspirasinya dan moratorium sudah dicabut, maka tidak akan menutup kemungkinan kalau ini akan lebih dipercepat,” kata Puji.
          Politisi PKS ini mengatakan, selagi menunggu moratorium turun, TPPD tetap akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Dia mengatakan, TPPD ini akan mengantarkan proses pengajuan benar-bernar tersampaikan ke pusat.
          “Sampai saat ini, tidak banyak yang bisa kami lakukan sampai morari itu di cabut. Walaupun sebenarnya moratorium itu hanya kebijakan yang dibuat saja dengan kondisi-kondisi tertentu dan itu tetap bisa dilakukan melalui lobi-lobi itu,” beber Puji.
          Sekertaris TPPD Sugiharti berharap kekompakan dari seluruh tim. Menurutnya, dari kekompakan itu akan mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan benar-benar mekar. “Saya berharap kekompakan dari seluruh tim untuk membawa Lampung Selatan ini benar-benar mekar, jangan sampai ada kerikil-kerikil yang menghambat,” papar Sugiharti.
          Dia juga berharap DPRD dapat menyetujui aspirasi TPPD. Dirinya juga berharap pihak eksekutif Kabupaten Lampung Selatan berkenan untuk menganggarkan bagi proses kelanjutan persiapan pemekaran.
          “Pihak Provinsi juga kami harapkan seperti itu, bahwa Lampung Selatan ini sudah sangat layak dilakukan pemekaran, kita bersama masyrakat banyak-banyak berdo’a supaya proses pemekaran ini dapat dipercepat,” tutur Sugiharti.
          Sisi lainnya, pemekaran dianggap dapat mengurangi angka kemiskinan. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Selatan Sukardi,  mendorong Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) untuk mempercepat proses pemekaran. Menurutnya, pemekaran itu dapat menurunkan angka kemiskinan dan dapat meratakan pembangunan.
          “Saat ini di Lampung Selatan tingkat kemiskinan masih 15,16 target indikator pemerintah di tahun 2020 itu 12,71, jika tidak tercapai angka kemiskinan akan tetap tinggi. Untuk itu, dengan adanya pemekaran ini Kabupaten induk bisa meningkat dan yang mekar juga meningkat,” ungkap Sukardi.
          Tim pengkaji Unila Eko Raharjo, S.E, M.M berpendapat bahwa kajian pemekaran itu sudah sangat maksimal dilakukan. Namun jika ada usulan dari masyarakat, pengkajian itu akan tetap dilakukan.
          “Kita nunggu masukan-masukan dari masyarakat, apa yang sekiranya kajian kita ada yang kurang itu akan kita kaji ulang jika memang diperlukan, tetapi untuk sementara ini pengkajian kita sudah sangat maksimal,” pungkas Eko. (CW1)