Manipulasi Alih Fungsi Lahan di Sidomulyo Bertambah

764
Dok. Radar Lamsel – Puluhan truk mengantre dilokasi galian untuk pembangunan JTTS di Dusun Karangtempel Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo. Alih fungsi lahan tersebut disoal oleh pemerintah kecamatan, Senin (15/5) kemarin.

Pihak PT.PP Belum Bisa Berkomentar

SIDOMULYO – Manipulasi alih fungsi lahan yang dilakukan oleh subkontraktor pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diwilayah Sidomulyo bertambah.

Pemerintah Kecamatan Sidomulyo makin geram akibat ulah subkontraktor yang mengangkangi peraturan. Pasalnya ada tiga titik lahan galian yang perizinannya dilandaskan alih fungsi lahan persawahan. Padahal, lahan galian tersebut diperuntukan pembangunan JTTS.

Titik pertama berada di Dusun Karangtempel, Desa Sidomulyo. Sementara dua titik lainnya berada di Desa Sidorejo dan Desa Sidodadi. Ketiganya berlandaskan alih fungsi lahan persawahan saat meminta izin kepada Pemerintah Kecamatan Sidomulyo.

Camat Sidomulyo Affendi SE membenarkan hal tersebut. Dikatakannya, perizinan lahan galian harus dikantongi terlebih dahulu oleh para subkontraktor sebelum melakukan penggalian tanah. Sebab, selain merusak alam lalu-lalang kendaraan dump truk memperparah kerusakan jalan desa maupun jalan kabupaten.

BACA :  Syarat Turun ke Zona Hijau

“Sebagai perpanjangan tangan Bupati Lamsel, Pemerintah Kecamatan menilai hal ini sudah melanggar aturan. Meski pembangunan JTTS sangat diutamakan, namun pihak subkontraktor tidak bisa seenaknya melakukan galian tanpa mengantongi izin terlebih dahulu,” kata Affendi kepada Radar Lamsel, Senin (15/5) kemarin.

Mantan Camat Candipuro itupun geram usai mengetahui ada tiga titik yang melakukan galian. Ironisnya izin yang dikantongi subkontraktor adalah izin alih fungsi lahan persawahan bukan izin galian.

“Lahan yang berada di Sidorejo itu merupakan subkontraktor dari PT. Waskita Karya, sementara yang di Desa Sidomulyo PT. PP sebagai penanggungjawabnya,” papar dia.

BACA :  Persepsi KPU Tak Berubah, Bawaslu Tunggu Keterangan Ahli

Sejauh ini sambung Affendi dirinya mendukung penuh percepatan pembangunan yang dilakukan oleh rekanan JTTS. Akan tetapi rekanan jangan sampai mengesampingkan peraturan dan mekanisme yang berlaku diwilayah Khagom Mufakat ini. “Kalau tidak ditegur bisa-bisa galian semakin dalam dan bukan hal mustahil dapat memicu ketidakharmonisan warga dengan akibat yang ditimbulkan oleh lalu-lalang dump truk,” tegasnya.

Terpisah pihak PT. PP Yus Yusuf saat dihubungi Radar Lamsel melalui sambungan telepon hemat bicara saat ditanya mengenai izin galian. Bahkan pertanyaan soal izin pun seolah tidak dihiraukan“Maaf mas, saya sedang sibuk di Bandar Lampung,” kata Yusuf. (ver)