’Miskoordinasi’ KPU – Disdukcapil

38
ILUSTRASI

DPS Pilbup Berkurang 56 Ribuan Dibanding DPT Pileg 2019

 

KALIANDA – Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, dalam tahapan Pilkada 2020 masih menimbulkan pertanyaan publik. Sebab, jumlah  DPS dari hasil pencoklitan petugas jauh lebih sedikit dari jumlah wajib KTP periode tahun 2019 silam yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sebagai perbandingan, Radar Lamsel meminta data jumlah wajib KTP pada semester II tahun 2019 yang diketahui mencapai 737.698 jiwa. Tentunya, pada periode tahun 2020 jumlah wajib KTP terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Sehingga, Disdukcapil mencatat ada sebanyak 745.878 jiwa yang usianya diatas 17 tahun. Sementara, KPU mengeluarkan hasil penetapan DPS 702.310 jiwa.

Komisioner KPU Lamsel Asma Emilia mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan angka antara DPS Pilbup 2020 dengan DPT Pileg/Pilpres 2019 serta data Wajib KTP yang ada di Disdukcapil Lamsel.

“ Kita nggak bisa menilai itu hanya satu pandangangan, kita melihat itu harus utuh jadi nggak bisa melihat sebelah mata,” ujar Asma saat ditanya ihwal penyebab perbedaan berkurangnya puluhan ribu pemilih DPT Pileg/Pilpres 2019 bila dibandingkan dengan DPS Pilbup 2020, Senin (21/9).

Asma melanjutkan, DPPP(DPS) berasal dari Kemendagri. Kalaupun ada pemilih dari DPPP belum masuk DPS itu terjadi karena banyak faktor seperti meninggal, pindah domisili dan sebagainya.

“ Apakah pindah domisil atau sudah meninggal itu datanya hasil coklit. Faktor itu nggak bisa dinilai dari satu unsur. Karena data ini ada banyak unsur, jadi TMS itu nggak hanya sekedar ganda atau meninggal. Ada yang pindah domisili, ada yang ganda, ada yang meninggal ada yang menyesuaikan pemilih sebenarnya domisilinya dimana? Ada yang berubah status jadi TNI/Polri atau yang TNI/Polri kemudian pensiun. Itu semua kan berpengaruh jadi harus dilihat dulu penyebabnya apa,” jelasnya.

BACA :  Tiga Paslon Deklarasi Kampanye Damai!

Asma menegaskan jangan melihat data itu tidak secara utuh. Ia mengumpamakan ketika melihat rumah maka bagian daripada rumah itu juga harus dilihat. Ia juga belum bisa menjabarkan berapa jumlah TMS dan MS secara rinci yang terdapat dalam DP4 tersebut.

“ Makanya saya katakan tetap melihat data secara utuh, jangan ibarat kita melihat sebuah rumah yang dilihat cuma itunya saja, jendela nggak dilihat, ya kan. Jadi begitulah,” ujarnya.

Masih kata Asma saat ini DPS menuju tahapan DPSHP atau DPS Hasil Perbaikan. Sementara publik punya waktu sepuluh hari sejak ditetapkannya DPS untuk menanggapi jika terdapat pemilih yang belum tercantum di DPS.

“ Saat ini tahapannya DPSHP. Maka publik punya waktu untuk melapor jika tak tercantum di DPS, jangan tidak melapor agar petugas bisa segera membenahinya,” pungkasnya.

Kepala Disdukcapil Lamsel, Drs. Edy Firnandi, M.Si., enggan memberikan komentar terkait persoalan tersebut. Sebab, kewenangan dalam urusan itu sepenuhnya menjadi kebijakan pihak penyelenggara.

BACA :  Terkuak Tempat Usaha Penunggak Pajak

“Saya tidak mau ikut campur soal jumlah DPS yang ditetapkan oleh KPU. Itu independent pihak penyelenggara mau berapa pun jumlah mata pilih yang mereka keluarkan. ” ujar Edy kepada Radar Lamsel, Senin (21/9) kemarin.

Dia menambahkan, dalam hal ini semestinya KPU melakukan koordinasi dengan Disdukcapil jika terdapat persoalan dalam masa pencoklitan. Sebab, penyelenggara sebelumnya telah memiliki acuan berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

“Penyelenggara memang diberikan akses untuk melakukan pengecekan data calon pemilih dari DP4 itu tadi. Tetapi sejauh mana mereka bisa mengaksesnya kami tidak tahu” imbuhnya.

Secara gamblang, Edy menerangkan, soal teknis dan mekanisme pencoklitan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, kegiatan pencoklitan turun ke lapangan tinggal mengkoreksi dari DP4 yang menjadi acuan. Jadi, mereka tinggal melaporkan ketika ada data yang tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan DP4.

“Kalau tidak salah Mendagri memberikan data pada 23 Januari 2020 ke KPU Pusat. Setelah dianalisa oleh KPU Pusat diberikan ke KPUD yang namanya DP4. Lalu, mereka turun ke lapangan melakukan coklit dari DP4 itu. Kalau dari DP4 itu ada namanya, tetapi orangnya yang bersangkutan tidak ada bawa ke kita. Kita telusuri data dari NIK itu sendiri. Baru ketahuan nanti invalid atau tidaknya itu. Kalau tidak salah jumlah DP4 itu sekitar 750.000 jiwa lebih,” terangnya. (idh)