Netralitas Kades Kunci Sukses Pilkada

44
Ist - Sosialisasi Netralitas Kepala Desa (kades) Pilkada Serentak Tahun 2020 kembali digelar Bawaslu Lamsel. 95 kades dari tujuh kecamatan wilayah Timur mengikuti kegiatan yang digelar di Negeri Baru Resort Kalianda, (21/10)

KALIANDA – Sosialisasi Netralitas Kepala Desa (kades) dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 kembali digelar Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Kali ini, 95 kades dari tujuh kecamatan wilayah Timur mengikuti kegiatan yang digelar di Negeri Baru Resort Kalianda, Rabu (21/10) kemarin.

 

Dalam lanjutan sosialisasi ini, Bawaslu menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung, Al-Maarif Setaf, SH.,MH. Pesertanya sendiri, terdiri dari kades di Kecamatan Palas, Ketapang, Sragi, Penengahan, Way Panji, Bakauheni, dan Rajabasa.

 

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu  Lampung Selatan, Iwan Hidayat yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan, tujuan sosialisasi ini bukan untuk menghalangi atau menghilangkan hak politik kades. Tetapi, sebagai bentuk kewajiban untuk terus mengingatkan dan mengawasi agar tidak melanggar rambu-rambu yang sudah di gariskan.

 

”Pada Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, adanya pidana bagi yang melanggar. Pasal 71 berbunyi : Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye,” kata Iwan dalam sambutannya.

 

Dia menambahkan, pada bunyi pasal 188 yang juga menjadi dasar kegiatan tersebut menegaskan jika setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda.

BACA :  sTim 86 Adminduk Siap Beraksi!

 

“Kami berpesan agar sesama rekan kades untuk saling menjaga keharmonisan. Maka dari itu pentingnya netralitas salah satunya menjaga houngan baik diantara kepala desa. Sebab, sudah bisa dipastikan hubungan silaturahmi jadi retak bahkan bubar karena beda dukungan, itulah pentingnya netralitas,” tukasnya.

 

Sementara itu, Al-Marif dalam penyampaian materinya menegaskan, kejujuran menjadi modal dasar dalam menjalankan pola pemerintahan termasuk dalam pemerintahan desa. Menurutnya, sebagaimana dijelaskan Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan (Pemilukada) harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

“Sudah jelas bahwa prinsip demokrasi itu harus jujur. Tanpa adanya kejujuran niscaya demokrasi akan sulit untuk ditegakkan,” kata Al-Maarif mengawali materinya.

 

Dia melanjutkan, tidak bisa dipungkiri secara filosofis bahwa dalam setiap makna demokrasi salah satunya mengandung nilai kejujuran. Jika kejujuran ini sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap jiwa bangsa Indonesia amanat konstitusi mewujudkan masyarakat yang sejahtera Adil Makmur, gemah ripah loh jinawi akan bisa terlaksana.

BACA :  Jimmy Pensiun, Dinas Kesehatan Tanpa Kadis

 

“Pilkada ini adalah momen masyarakat untuk menggunakan hak politiknya yang dijamin oleh undang-undang. Yang secara rinci sudah mengatur apa boleh dan apa yang dilarang. Dalam kaitannya netralitas ini adanya larangan bagi Kepala Desa/Kelurahan untuk terlibat dalam Partai Politik dan terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada pasal 29 huruf (f) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan jika Kelapa Desa/Kelurahan dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Pasal ini, secara normatif memerintahkan untuk berlaku jujur dalam hal apapun termasuk pemberian yang bisa mempengaruhi keputusan ataupun kebijakan sebagai Kepala desa.

 

“Dalam sosialisasi kali ini kita aka coba satu saja yang harus kita tanamkan dan kita wujudkan yaitu kejujuran. Kita belum membahas prisip-prinsip yang lain jika belum bisa memaknai tentang jujur. Salah satu hal yang patut untuk menjadi renungan adalah apakah kita sudah menjalankan sumpahnya yang diikrarkan ketika dilantik,” pungkasnya. (idh)