PBB Dibawah 50 Persen, Kades Diminta Pro Aktif

103
–, Senin (18/11 Camat Natar Eko Irawan saat menyampaikan pentingnya realisasi 100 persen PBB sekaligus membuka Musrenbangdes Muara Putih).

NATAR – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Natar masih cukup minim, hal itu lantaran jumlah Wajib Pajak (WP) yang juga lebih banyak ketimbang kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Bahkan hingga pertengahan November 2019, Desa Muara Putih baru terealisasi 35 persen pembayaran PBB belum lagi desa-desa lain yang juga masih dibawah 50 persen realisasi PBBnya.

Camat Natar Eko Irawan mengaku terus mendorong masyarakat melalui kepala desa (kades) agar segera membayar PBB sebelum tutup buku desember mendatang, sebab dari pajak yang dibayarkanlah digunakan untuk pembangunan. “Kades-kades saya berharap menggerakkan semua instrumen yang ada di desa untuk merealisasikan PBB hingga 100 persen,” ungkapnya kepada Radar Lamsel usai membuka Musrenbangdes Muara Putih, Senin (18/11).

BACA :  Nanang Janji Support Pelaku UMKM

Ia menilai sejumlah tokoh masyarakat di Natar sebetulnya sangat mendukung realisasi PBB tersebut bahkan ikut mengajak agar warga aktif membayar pajak. “PBB ini kan setahun hanya Rp 30 ribu, kalau bapak-bapak beli rokok saja mampu kenapa untuk membayar pajak tidak mampu,” tegasnya.

Eko menambahkan, sebetulnya tugas menarik PBB bukanlah kewenangan penuh dirinya sebagai camat. “Sudah ada dinasnya yang melakukan penagihan, tetapi persoalan PBB adalah tanggungjawab kita bersama. Semua elemen masyarakat memiliki kewajiban yang sama,” tuturnya.

BACA :  Hewan Peliharaan Berkaki Empat Terancam Sanksi

Disisi lain, Kades Muara Putih H Imron mengaku akan segera memaksimalkan jajarannya untuk realisasi PBB tersebut sebab sejak dilantik pada akhir September 2019 lalu sebagai kades, dirinya baru sempat merapihkan internal kantor desanya. “Saya akan sesegera mungkin bergerak untuk mencapai target PBB tersebut, sebab selama kurang dari dua bulan ini saya sedang berbenah didalam balai desa,” ungkapnya.

Ia memastikan, data-data yang belum membayar PBB akan disebar ke seluruh RT/RW. “Penagihannya nanti saya harapkan dari rumah kerumah, supaya ini maksimal,” pungkasnya. (Kms)