Pembangunan Rigid Beton, Picu Persaingan antar Perushaan Ready Mix

789
ILUSTRASI

KATIBUNG  – Pembangunan infrastruktur jalan menggunakan Dana Desa memicu persaingan antar perusahaan ready mix beton untuk menjadi suplayer pembangunan jalan rigid beton.

Beberapa nama perusahaan muncul dalam persaingan tersebut. Pasalnya, hampir 50 persen desa yang ada di Lamsel menggunakan jasa PT. Sorento untuk pembangunan rigid beton lantaran sertifikasi K 225 yang digembar-gemborkan tahan hingga 10 tahun lamanya.

Hingga kini sudah muncul dua nama perusahaan pesaing PT. Sorento soal ready mix, yakni PT. Fendi Karya Bersama dan PT. Fire Cast. “Sejauh ini baru ada dua pesaing,” ujar sumber dari Radar Lamsel, Rabu (14/6) kemarin.

BACA :  Sekolah Boleh Pakai Dana BOS Cegah Corona

Tentu saja ada perbedaan dan keunggulan yang dijanjikan oleh masing-masing perusahaan. Namun hal itu tak boleh mengganggu standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pemkab Lamsel.

Oh tentu saja masing-masing menjanjikan keunggulan, entah itu dari segi kualitas, harga, atau pengerjaan ekspres. Yang jelas diakhir cerita bisa diketahui hasilnya adonan milik perusahaan mana yang memenuhi standard,” kata sumber yang mewanti agar namanya tak dikorankan.

Hal ini sempat menjadi perbincangan dan kebimbangan dikalangan aparat desa. Sebab standardisasi K 225 yang ditetapkan. Sementara musyawarah desa soal pembangunan telah diputuskan jauh sebelum Peraturan Bupati ditetapkan.

BACA :  Satukan Persepsi, Pemprov dan Pemkab Se-Lampung Gelar Rakor Cepat Tanggap Covid-19 Melalui Video Conference

Sebelumnya, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Mulyadi Saleh mengingatkan agar pemerintah desa tidak gegabah dalam membeli ready mix beton dari sembarang perusahaan. Pasalnya mutu dan kwalitas masih dipertanyakan. “Karena kami tak bisa menjamin apakah kwalitasnya sesuai standard yang tertuang di Perbup,” ujar Mulyadi Saleh.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lamsel, Dulkahar, A.P. M.Si., mangaatakan, pihaknya tak segan-segan membongkar pekerjaan desa yang tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Perbup.

“Perbup dibuat sebagai acuan kita melakukan kegiatan, kalau desa jalan sendiri-sendiri buat apa ada pemerintah sebagai naungan mereka,” tandasnya. (ver)